REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permasalahan pinjaman online (pinjol) telah membuat masyarakat Indonesia resah. Terkait hal ini, segenap elemen—terutama pemerintah—harus belajar dari apa yang dilakukan Sayyidina Usman bin Affan.

Selain bunga pinjamannya yang tak masuk akal, praktik penagihan pinjol terhadap nasabuh pun dilakukan dengan menanggalkan sisi kemanusiaan. Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PBNU KH Mahbub Maafi menjelaskan, para nasabah pinjol berada di situasi terdesak saat melakukan mengajukan utang pinjaman.

Dia menilai dalam permasalahan pinjol umat Islam tidak cukup melihatnya dari kacamata fatwa semata. Menurut dia, karena ada kondisi keterdesakan yang dialami oleh para nasabah, maka penyelesaian kasus pinjol tidak hanya bisa diselesaikan dari fatwa keagamaan.

“Harus ada intervensi dari pemerintah, pemerintah harus belajar dari Sayyidina Usman,” kata KH Mahbub saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (31/11).

Maka dikatakan Sayyidina Usman, Allah itu akan mengendalikan segala sesuatu melalui tangan penguasa, sesuatu yang tidak terkendali dengan aturan yang termaktub di dalam Alquran. Dalam perkara pinjol ilegal, kata dia, fatwa agama telah menyatakannya haram.

Sehingga selanjutnya dibutuhkan intervensi penguasa dan negara dalam memberikan pemecahan permasalahan ini. Dalam syariat Islam, pengendali itu terbagi menjadi tiga. Yakni pengendali yang berasal dari diri sendiri, pengendali yang berasal dari agama, dan pengendali yang berasal dari penguasa.

Baca juga : MUI Lebak Sebut Praktik Pinjol Ilegal Riba

Dia memberikan contoh, setiap Muslim telah mengetahui hukum mencuri dan berzina adalah haram. Namun terkadang, kendali diri dan agama tidak cukup untuk membendung itu semua dalam memitigasi seseorang agar tidak melakukannya. Sehingga dibutuhkan pengendali penguasa.

“Menurut saya, soal pinjol ini pemerintah dan segenap elemen harus duduk bareng mencari solusinya. Karena jika tidak diselesaikan, khawatir permasalahannya akan bertumpuk-tumpuk,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika