Senin 01 Nov 2021 12:33 WIB

Sekjen PDIP: Politik Bansos SBY Jadi Beban APBN

Sekjen PDIP menyebut kebijakan politik populis pada masa SBY jadi beban APBN.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
Foto: istimewa
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kembali menyindir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto mengatakan, kebijakan politik populis pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama politik bantuan sosial (bansos) yang menurutnya justru menjadi beban bagi keuangan negara.

"Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politic populism. Ini kan beban bagi APBN ke depan," ujar Hasto dalam diskusi yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Senin (1/11).

Baca Juga

Menurutnya, hal tersebut adalah konsekuensi dari politik liberal yang diterapkan saat itu. Padahal, negara-negara yang juga menganut hal tersebut juga mengalami krisis, seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa.

"Jadi tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS. Sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi, ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait pemilu yang lalu," kata Hasto