Wapres Wanti-Wanti Imbas Kebijakan Relaksasi Mobilitas Warga
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Mas Alamil Huda
Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin rapat terbatas tentang kebijakan PPKM melalui konferensi video, Senin (1/11). | Foto: BPMI/Setwapres
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta dilakukan mitigasi agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat tetap terkendali. Wapres menyatakan demikian karena terjadi peningkatan pergerakan masyarakat seiring dengan berbagai relaksasi yang telah diberikan oleh pemerintah.
“Perlunya memikirkan mitigasi terbaik agar penurunan atau relaksasi daripada penerapan PPKM itu kita sesuaikan secara terkendali dan terukur,” kata Wapres saat memimpin Rapat Terbatas tentang PPKM sebagaimana dirilis Sekretaris Wakil Presiden, Senin (1/11).
Wapres mengatakan, meski penanganan Covid-19 di Indonesia mengalami perkembangan baik, tetapi upaya pengendalian harus terus dilalukan. Karena itu, selain mitigasi, pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) dan vaksinasi Covid-19 juga perlu terus ditingkatkan.
Upaya ini dilakukan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah terjadinya gelombang ketiga. “Karena pergerakan masyarakat mulai begitu tinggi, maka perlu adanya pendekatan atau peningkatan mengenai perlindungan terhadap masyarakat. PeduliLindungi harus kita perkuat. Kemudian untuk mengantisipasi munculnya gelombang ketiga,” katanya.
Wapres juga mengingatkan periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) juga perlu diantisipasi, sehingga tidak menjadi titik lonjakan gelombang baru di Indonesia. Karena itu, ia meminta kewaspadaan semua pihak terhadap risiko penularan Covid-19.
“Ini sebentar lagi kita akan memasuki adanya peningkatan mobilitas yang cukup tinggi, bahkan sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Perlu meningkatkan kewaspadaan kita,” ujar Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
