Selasa 02 Nov 2021 01:21 WIB

Muhadjir Minta Bali Jadi Perhatian Khusus

Pada 2022, Bali banyak menggelar acara-acara besar berskala internasional.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andri Saubani
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
Foto: Dok Kemenko PMK
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menakankan Bali agar dapat menjadi perhatian khusus. Karena, selain kerap menjadi salah satu lokasi tujuan wisata saat libur Nataru, pada bulan Maret, Mei, dan sepanjang 2022 mendatang juga akan ada acara-acara besar berskala internasional di Bali yang mengundang banyak pimpinan negara sahabat.

“Untuk itu akan ada uji coba untuk acara internasional di Bali oleh Kemenkes. Supaya pimpinan daerah agar mengantisipasi langkah-langkah yang diperlukan jika di daerahnya akan dilaksanakan acara-acara internasional,” tuturnya di Jakarta, Senin (1/11).

Baca Juga

Selain mengantisipasi jelang Nataru, lanjutnya, pemerintah juga mengantisipasi dampak dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikbudristek membuat aplikasi dan SOP (pro-active tracing) yang akan diterapkan di Indonesia dan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Di samping itu, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia juga tetap difokuskan. Sedangkan untuk vaksinasi anak-anak akan dilaksanakan setelah ada izin dan diterapkan pada tahap awal di daerah yang sudah tinggi vaksinasi terhadap lansia.

“Vaksinasi akan dipercepat dengan target Desember 2021 untuk dosis 2 di atas 60 persen,” kata dia.

Hal lain, terkait syarat perubahan perjalanan Jawa-Bali hanya akan menggunakan tes antigen atau sama dengan syarat perjalanan di luar Jawa-Bali.

Momentum perayaan Nataru, menurut Muhadjir, terus diantisipasi agar tak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Pemerintah mempersiapkan berbagai langkah-langkahnya

Periode Nataru akan diantisipasi oleh seluruh kementerian/lembaga. Hal-hal terutama menyangkut pembaruan aturan-aturan sangat diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Beberapa aturan tersebut di antaranya mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, dan lainnya. Langkah itu tetap diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes) dan 3T (tracing, tracking, treatment),” ujarnya saat konferensi pers usai Rapat Terbatas Evaluasi PPKM yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Senin (1/11).

Menurut Muhadjir, kondisi saat ini secara agregat nasional mengalami penurunan angka penularan Covid-19. Namun demikian, meski ada penurunan kasus, baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap waspada apalagi ada sekitar 131 kabupaten/kota yang tren kasusnya masih naik.

“Prokes tetap dijaga untuk mencegah penularan. Deteksi perjalanan luar negeri dan dalam negeri, kemudian PPKM juga harus deteksi lengkap dan sebisa mungkin dihindari penyekatan,” katanya membacakan hasil kesimpulan ratas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement