REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalimantan Selatan (Kalsel) Syarifah Rugayah mengatakan, Hiswana Migas Kalsel mengupayakan kuota tambahan bahan bakar minyak (BBM) terutama solar guna memenuhi kebutuhan di sana.

Menurut Syarifah, saat ini Hiswana Migas Kalsel telah menyampaikan aspirasi ke DPR untuk meminta bantuan penambahan BBM. "Kenapa ke DPR RI, karena anggota DPR, terutama Komisi VII yang dekat dengan pemerintah pusat atau Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yang mengurusi penjatahan," kata Syarifah di Banjarmasin, Senin (1/11).

Ia mengungkapkan, pada rapat koordinasi bersama pemerintah provinsi (Pemprov), DPRD serta Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel disimpulkan, yang menjadi akar permasalahan antrean serta dampak dari hal tersebut, karena kurangnya kuota, terutama biosolar untuk Kalsel. Oleh karena itu, perlu bantuan BPH Migas yang menentukan penjatahan BBM di pusat, untuk menyesuaikan kebutuhan di Kalsel secara umum dan khususnya biodiesel.

Kekurangan kuota tersebut terjadi, antara lain karena setiap tahun truk angkutan diperkirakan terus bertambah, sehingga kebutuhan BBM otomatis juga bertambah. Ia menambahkan, pascapandemi Covid-19 terjadi kenaikan permintaan yang menyebabkan kegiatan perekonomian mulai bangkit kembali.

Ia mengungkapkan, setiap rapat atau pertemuan dengan pihak terkait, Hiswana Migas Kalsel terus menyampaikan ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan. Karena itu pula pendekatan pasar atas permintaan kebutuhan biodiesel terus digaungkan sebagai tanggung jawab dan keperdulian pemerintah dan pihak terkait , serta untuk kelancaran angkutan dan kelancaran roda perekonomian.

"Sedangkan Hiswana Migas Kalsel, hanya sebagai penyalur saja, peran Pertamina sebagai operator. Yang menentukan besarnya kouta di seluruh Indonesia pemerintah pusat melalui BPH Migas," kata Syarifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika