REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, meluncurkan Biskita Trans Pakuan pada Selasa (2/11) hari ini. Peluncuran bus yang dengan konsep mobilitas cepat atau dikenal bus rapid transit (BRT) ini diharapkan menjadi pembuka jalan pengembangan transportasi massal di wilayah penyangga DKI Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
“Ini pertama kali, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat. Langkah ini merupakan upaya bersama antara BPTJ dan Pemkot Bogor dalam menghadirkan layanan angkutan umum massal dengan standar pelayanan minimum (SPM), melalui subsidi dengan skema buy the service (BTS),” ujar Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B. Pramesti di Balai Kota Bogor, Selasa (2/11).
Selama ini, Polana mengatakan, hanya DKI Jakarta yang mampu memberikan layanan transportasi massal untuk mobilitas cepat di dalam kota. Selain BRT yang dikenal dengan nama bus Transjakarta, DKI Jakarta juga sudah memiliki kereta cepat atau mass rapid transit (MRT).
Polana mengatakan, Wilayah Bodetabek belum mampu memberikan layanan transportasi massal karena biaya yang mahal. Padahal, berdasarkan data pada 2018, Jabodetabek dengan 30 juta penduduk setiap hari mencatat 88 juta pergerakan per hari.
“Dengan sekian banyak pergerakan per hari jika terlalu mengandalkan kendaraan pribadi sudah barang tentu menimbulkan permasalahan kemacetan,” kata dia.
Di sisi lain, Polana mengatakan, perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal sangat penting karena menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada tahun 2029. Karena itu, BPTJ Kemenhub merealisasikan program subsidi melalui skema BTS di Bodetabek dengan Kota Bogor sebagai percontohan (pilot project).
Dalam prosesnya, Pemkot Bogor melakukan lelang operator Biskita Trans Pakuan. Operator terpilih, yakni Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang merupakan BUMD Kota Bogor dan bekerja sama dengan PT. Kodjari Tata Angkutan dan Lorena.
Operator yang memenangi lelang harus mampu menyiapkan dan menyelenggarakan layanan dengan standar pelayanan BRT. Kemudian, pemerintah pusat akan membayar biaya operasional sebagai subsidi transportasi massal.
Mengubah budaya
Polana menambahkan, layanan Biskita Transpakuan ini mirip layanan Transjakarta yang ada di DKI Jakarta, tetapi belum menggunakan lajur khusus. Polana berharap layanan angkutan umum massal dengan konsep BRT di Kota Bogor ini akan mendorong masyarakat Bogor untuk memilih menggunakan angkutan umum massal.
Ia menambahkan, bukan hanya orang yang semula naik angkutan kota (angkot) menjadi naik bus, tetapi memindah orang dari yang menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum.
Wali Kota Bogor Bima Arya berharap kehadiran Biskita Trans Pakuan dapat mengubah budaya warga Bogor dalam melakukan mobilitas. Tidak hanya terbiasa naik angkutan umum, tetapi bisa membiasakan diri berhenti pada tempatnya seperti halte atau shelter, tidak membuang sampah sembarangan di kendaraan umum, menggunakan sistem pembayaran non tunai, dan lain-lain.
“Termasuk membiasakan sopir untuk tidak menggoda penumpang, menaati standar pelayanan minimalnya semua. Membiasakan untuk selalu mengingatkan apabila semua itu ada yang perlu dikuatkan, ada yang perlu disempurnakan. Ada waktu sosialisasi bagaimana cara membayarnya semua,” ujarnya.
Baca Juga: Shelter dan Bus Biskita Trans Pakuan Dirancang Low Deck
Selain itu, bagi Pemkot Bogor, bantuan bus dari BPTJ Kemenhub ini selaras dengan program Reduksi Angkot 3:1 yang dimiliki Pemkot Bogor. Pemkot Bogor akan menerima 75 bus dari Kemenhub.
Dari angka tersebut, 49 bus akan mengaspal di Kota Bogor secara bertahap pada 2021. Artinya, sebanyak 49 bus akan menggantikan 147 angkot di Kota Bogor. Tak hanya angkot yang akan dikonversi, para pengemudi angkot juga akan dipekerjakan pada bus.
Dia menjanjikan, baik para pengemudi, pengelola badan hukum, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor memberikan pelayanan maksimal. “Hari ini hanya awal dan uji coba saja. Insya Allah nanti akan mengaspal bertahap. Sampai akhir November ini akan ada 49 bus yang nanti dujung akan diresmikan oleh Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Hingga akhir tahun atau selama masa sosialisasi, masyarakat bisa gratis naik Biskita Trans Pakuan. Ini agar penumpang terbiasa dengan alur pelayanan bus itu terlebih dahulu.
Pekerjaan rumah di Bandung
Peluncuran transportasi massal di Bogor ini menunjukkan wajah yang berbeda dengan kota lain di Indonesia seperti Kota Bandung. DAMRI menghentikan layanan delapan rute bus kota sejak 28 Oktober lalu akibat kesulitan keuangan.
Delapan rute yang dihentikan sementar,a yaitu Cicaheum-Cibeureum, Ledeng- Leuwipanjang, Dipatiukur-Leuwipanjang, Elang-Jatinangor via Cibiru, Dipatiukur- Jatinangor, Kebon Kalapa- TJ Sari, Cicaheum- Leuwipanjang, Alun- Alun Bandung-Ciburuy. Tiga rute yang beroperasi Jatinangor-Elang via tol, Cibiru-Kebon Kelapa, Alun-alun-Kota Baru Parahyangan.
"Pelayanan bus kota di Bandung merupakan segmen komersial dan non subsidi sehingga Damri harus memperhitungkan keekonomian dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya," ujar Corporate Secretary Perum Damri, Sidik Pramono, Kamis (28/10).
Ia melanjutkan, keterisian penumpang yang kecil dan sebagian besar pelaku perjalanan di Bandung yang tidak menggunakan bus kota menjadi pertimbangan menghentikan layanan sementara. Kebijakan tersebut ditempuh untuk meminimalisir kerugian perusahaan.
Untuk sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui dinas perhubungan siap melayani 8 rute bus kota DAMRI yang berhenti beroperasi. Koordinasi tengah dilakukan untuk memastikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.
"Saya minta ke pak Ricky (Kadishub) sebagai dinas terkait agar yang kosong itu pertama dikoordinasikan dengan mereka, kedua kalau sudah dikoordinasikan betul-betul turun tangan dari kita kita bantu semampu kita," ujar Wali Kota Bandung Oded M Danial, Senin (1/11).
Ia menuturkan saat ini pihak Dishub masih melakukan kajian terkait pemanfaatan Trans Metro Bandung di rute DAMRI yang kosong. Oded menambahkan di tengah kondisi lalu lintas Kota Bandung yang macet maka keberadaan bus kota harus disesuaikan.
Ia menilai saat ini penggunaan bus kota ideal dengan ukuran 3/4. Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dan memperkecil penggunaan mobil pribadi untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas di Kota Bandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika