Selasa 02 Nov 2021 16:21 WIB

In Picture: Pemprov DKI Bakal Sanksi Pelanggar Aturan Harga Tes PCR

Sanksi bagi pelanggar aturan harga tes PCR berupa teguran hingga pencabutan izin..

Red: Mohamad Amin Madani

Petugas kesehatan melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 pada warga di Jakarta, Selasa (2/11/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi bagi laboratorium atau fasilitas kesehatan yang tidak mematuhi aturan harga tes usap PCR berupa teguran hingga pencabutan izin. (FOTO : ANTARA/M Risyal Hidayat)

Petugas kesehatan membawa sampel tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 milik warga di Jakarta, Selasa (2/11/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi bagi laboratorium atau fasilitas kesehatan yang tidak mematuhi aturan harga tes usap PCR berupa teguran hingga pencabutan izin. (FOTO : ANTARA/M Risyal Hidayat)

Petugas kesehatan melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 pada warga di Jakarta, Selasa (2/11/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi bagi laboratorium atau fasilitas kesehatan yang tidak mematuhi aturan harga tes usap PCR berupa teguran hingga pencabutan izin. (FOTO : ANTARA/M Risyal Hidayat)

Petugas kesehatan membawa sampel tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 milik warga di Jakarta, Selasa (2/11/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi bagi laboratorium atau fasilitas kesehatan yang tidak mematuhi aturan harga tes usap PCR berupa teguran hingga pencabutan izin. (FOTO : ANTARA/M Risyal Hidayat)

Petugas kesehatan melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 pada warga di Jakarta, Selasa (2/11/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi bagi laboratorium atau fasilitas kesehatan yang tidak mematuhi aturan harga tes usap PCR berupa teguran hingga pencabutan izin. (FOTO : ANTARA/M Risyal Hidayat)

inline

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Petugas kesehatan melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 pada warga di Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi bagi laboratorium atau fasilitas kesehatan yang tidak mematuhi aturan harga tes usap PCR berupa teguran hingga pencabutan izin. 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
...
news - Rabu , 29 May 2024, 17:35 WIB
Ini Tokoh Terpopuler untuk Pilkada Jateng Menurut Survei Parameter Politik
...
news - Rabu , 29 May 2024, 17:32 WIB
PKB Akui Anies Masih Tertinggi di Survei
...
news - Rabu , 29 May 2024, 17:29 WIB
Beberapa Orang Mengaku Keluarga Saksi dari Partai Demokrat Mengamuk di Gedung MK
...
news - Rabu , 29 May 2024, 16:37 WIB
PKB Bidik Marzuki Mustamar untuk Diusung Nyagub di Pilkada Jatim 
...
news - Rabu , 29 May 2024, 15:22 WIB
Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Febrie Adriansyah Akhirnya Angkat Bicara
Advertisement
Terpopuler
1
 In Picture: Semangat Siswa Sekolah Dasar Berlatih Seni Bela Diri Tapak Suci
2
 In Picture: Jaga Kelestarian Alam, BPKH Tanam 1.000 Pohon Mangrove
3
 In Picture: Katupek Dendeng Rabu dan Nasi Dagang, Kuliner Khas Padang Pariaman yang Melegenda
4
 In Picture: Saat Prajurit TNI AU Hibur Anak Penyintas Bencana Tanah Bergerak di Cianjur
5
 In Picture: Eksotisme Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang
Terkini inpicture
Advertisement