REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Dian Fath Risalah, Haura Hafizhah, Nawir Arsyad Akbar
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendapat arahan dari Presiden Jokowi menangani pengendalian Covid-19 di momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin pada Senin (1/11) kemarin.
"Bapak Presiden sudah memberikan arahan nanti Pak Menko PMK yang akan menjadi koordinator untuk memastikan di Nataru tahun ini dan awal tahun mendatang tak akan terjadi lonjakan kasus konfirmasi (positif Covid-19)," ujar Budi dalam konfrensi pers yang digelar secara daring.
Budi menyampaikan, dalam menghadapi momen liburan Nataru nanti, protokol kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan, agar tidak terjadi lonjakan kasus lagi. Budi juga memastikan akan mati-matian mempertahankan tren positif saat ini, karena akan banyak event internasional besar pada tahun depan.
"Rencananya kami akan melakukan pilot project pertemuan internasional di tahun ini, pertama mungkin internasional kesehatan, juga bulu tangkis, di mana kita akan melihat di pilot project itu apa saja yang perlu diperbaiki agar nanti pertemuan internasional tahun depan jauh lebih siap dan teruji protokol kesehatannya," kata Budi.
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai, penunjukan Menko PMK sebagai koordinator pengendalian Covid-19 langkah tepat. Tugas pengendalian Covid-19 memang idealnya berada di bawah koordinasi Kemenko PMK yang membawahi kementerian dan badan terkait penanganan Covid-19 di Tanah Air. Kini, tugas itu 'kembali' ke tangan Menko PMK.
"Sebetulnya tugas ini harusnya sejak dari awal (pandemi) karena banyak kementerian-kementerian terkait urusan kesehatan, kesejahteraan sosial, BNPB, berada di bawah koordinasi Menko PMK," kata Saleh.
Ia berharap, Muhadjir bisa menunjukkan kinerja yang baik dalam menangani Covid-19 khususnya menjelang Nataru. Memang, lanjut Politikus PAN ini, sebelum penunjukan Menko PMK ada penugasan dari Presiden Jokowi kepada Menko Marves dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani Covid-19.
Akan tetapi, secara tugas dan wewenang, Luhut semestinya menangani urusan Covid-19 di bidang investasi dan ekonomi. "Secara pembagian tugas dan wewenang pak Luhut memang bisa ikut menangani Covid-19 tetapi untuk bidang investasi, sektor ekonomi makro dan mikro," kata Saleh.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustopa juga menilai tepat jika pemerintah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai koordinator penanganan Covid-19. Penunjukan tersebut sesuai tupoksi dari Kemenko PMK.
"Ini kan tentunya terkait dengan dua hari besar yang memang berada di bawah PMK. Jadi apa yang telah diputuskan itu sudah tepat," ujar Saan.
Muhadjir Effendy mengatakan, periode Nataru akan diantisipasi oleh seluruh kementerian/lembaga. Hal-hal terutama menyangkut pembaruan aturan-aturan sangat diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19.
“Beberapa aturan tersebut di antaranya mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, dan lainnya. Langkah itu tetap diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes) dan 3T (testing, tracing, treatment),” ujarnya.
Menurut Muhadjir, kondisi saat ini secara agregat nasional mengalami penurunan angka penularan Covid-19. Namun demikian, meski ada penurunan kasus, baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap waspada apalagi ada sekitar 131 kabupaten/kota yang tren kasusnya masih naik.
“Prokes tetap dijaga untuk mencegah penularan. Deteksi perjalanan luar negeri dan dalam negeri, kemudian PPKM juga harus deteksi lengkap dan sebisa mungkin dihindari penyekatan,” katanya membacakan hasil kesimpulan ratas.
Dia pun menekankan Bali agar dapat menjadi perhatian khusus. Selain kerap menjadi salah satu lokasi tujuan wisata saat libur Nataru, pada bulan Maret, Mei, dan sepanjang tahun 2022 mendatang juga akan ada acara-acara besar berskala internasional di Bali yang mengundang banyak pimpinan negara sahabat.
“Untuk itu akan ada uji coba untuk acara internasional di Bali oleh Kemenkes. Supaya pimpinan daerah agar mengantisipasi langkah-langkah yang diperlukan jika di daerahnya akan dilaksanakan acara-acara internasional,” tuturnya.
Selain mengantisipasi jelang Nataru, kata Menko PMK, pemerintah juga mengantisipasi dampak dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikbudristek membuat aplikasi dan SOP (pro-active tracing) yang akan diterapkan di Indonesia dan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.
Di samping itu, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia juga tetap difokuskan. Sedangkan untuk vaksinasi anak-anak akan dilaksanakan setelah ada izin dan diterapkan pada tahap awal di daerah yang sudah tinggi vaksinasi terhadap lansia.
“Vaksinasi akan dipercepat dengan target Desember 2021 untuk dosis kedua di atas 60 persen,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika