REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Badan intelijen Rusia FSB menuduh mantan jurnalis Ivan Safronov menjual informasi tentang operasi militer Rusia di Suriah kepada seorang analis politik dengan kompensasi senilai 248 dolar AS. Informasi rahasia itu kemudian diserahkan kepada intelijen Jerman.
Pengacara Safronov, Ivan Pavlov, mengatakan tuduhan itu menyatakan bahwa Safronov menjual informasi pada 2015 kepada analis politik Demuri Voronin. Analis politik itu kemudian menyerahkannya ke badan intelijen asing Jerman, BND dan universitas Swiss.
Safronov merupakan mantan reporter pertahanan yang kemudian bekerja sebagai ajudan kepala badan antariksa Rusia. Dia ditangkap tahun lalu dan menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. Sejauh ini, Safronov menyangkal telah melakukan kesalahan.
Pada Senin (1/11), media Rusia melaporkan penyelidikan telah selesai. Badan intelijen FSB dan BND menolak untuk memberikan komentar.
Tuduhan utama terhadap Safronov adalah bahwa ia memberikan dokumen rahasia militer ke Republik Ceko pada 2017. Dokumen itu berisi tentang pengiriman senjata Rusia ke Timur Tengah dan Afrika. Pavlov mengatakan kliennya kemudian mendapatkan tuduhan lainnya yaitu memberikan informasi tentang operasi militer Rusia di Suriah
Hampir 100 ribu orang telah menandatangani petisi daring yang menuduh pihak berwenang membuat bukti palsu atas kesalahan Safronov di bawah kedok kerahasiaan negara. Hal ini telah dibantah oleh Kremlin.
Pavlov, salah satu tim pengacara yang membela Safronov, melarikan diri dari Rusia dan pindah ke Georgia pada September. Dia melarikan diri ketika berada di bawah penyelidikan kriminal karena mengungkapkan informasi rahasia tentang kasus tersebut.
Analis politik Voronin, yang memegang kewarganegaraan Rusia dan Jerman, ditangkap di Moskow pada Februari atas tuduhan makar. Pengacaranya, Maria Orlova, membantah tuduhan tersebut terkait dengan kasus Safronov. Orlova mengatakan kepada Reuters bahwa Voronin mengaku tidak bersalah dan menolak untuk bersaksi melawan dirinya sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika