REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk memperingati Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional (BMN), Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Peringatan Bulan Mutu Nasional di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (3/11). Acara tersebut, dirangkaikan dengan Seminar Nasional Standardisasi.
Menurut Kepala BSN, Kukuh S Achmad, acara ini merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran dan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional. Tema Bulan Mutu Nasional 2021 yang sejalan dengan tema utama Hari Kemerdekaan RI adalah “SNI untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh”.
Kukuh mengatakan, melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN menjadi pilar yang strategis untuk mengurangi dampak terburuk dari penyebaran Covid-19 dan menangkap peluang dibalik pandemi. Menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19 menjadi kunci keberhasilan untuk terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
“Dalam mendukung upaya-upaya kita menuju Indonesia terus bergerak menuju Indonesia maju, BSN telah menyediakan SNI, Standar Nasional Indonesia, pembinaan penerapan SNI dan laboratorium acuan," katanya.
Menurutnya, acuan SNI untuk persyaratan kualitas alat perlindungan diri, persyaratan alat-alat medik untuk sistem pernafasan, serta Sistem Manajemen Bioresiko pada Laboratorium dan organisasi terkait lainnya. "Pembinaan penerapan SNI disediakan tidak hanya untuk UMKM, tapi juga seluruh pelaku usaha. Laboratorium acuan disediakan untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain,” Kukuh.
Selain SNI tersebut di atas, kata dia, BSN juga telah menetapkan SNI yang berkaitan dengan protokol kesehatan lainnya seperti masker. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 14 merek masker kain dan medis yang sudah sesuai dengan syarat mutu SNI, delapan di antaranya masker kain yang diproduksi di Jawa Barat.
Kukuh berharap, dapat membangkitkan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional. “Dengan narasumber yang berasal dari berbagai disiplin ilmu sehingga bisa memberikan pandangannya mengenai peran standar dalam mendukung kebangkitan Indonesia. Kegiatan ini diadakan secara secara offline terbatas serta online sehingga dapat diikuti oleh lebih dari 3000 peserta,” papar Kukuh.
Sementara, untuk mendukung iklim usaha, Menteri Investasi Indonesia & Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia dalam kesempatan yang sama mengungkapkan Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM yang terlihat dari skor starting business mencapai 81,22.
Bahlil mengatakan, ingin meminta BSN, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat segera mengambil peran demi kesuksesan program ini. "BSN dapat mengambil peran melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi para pelaku UMK untuk mampu meningkatkan kualitas produknya termasuk pembiayaan sumber daya lain yang diperlukan sehingga produk UMK tersebut mampu bersaing di pasar global,” papar dia.
Bahlil berharap, dengan keterlibatan seluruh pihak termasuk BSN, maka dapat mendukung upaya-upaya menuju Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh, melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
Dalam pembukaan BMN 2021 juga dilaksanakan Launching Aplikasi Sistem Informasi SNI Bina UMK,Penyerahan sertifikat SNI kepada 13 UMKM Jawa Barat; Penyerahan sertifikat akreditasi kepada 11 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Jawa Barat; serta Penandatanganan nota kesepahaman antara BSN dengan 9 perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, perusahaan harus memenuhi standar legalitas perizinan dan standar yang lain. Maka, produknya akan akan bersaing dengan yang lain.
"Manfaat standaridisasi ini UKM akan punya prestise sendiri. Serta meningkatkan daya saing mereka karena setiap produk akan dipantau pemerintah," katanya.
Uu mengatakan, UKM yang sudah SNI akan bisa ikut lelang di pemerintahan. Sehingga, peluangnya paling besar mendapatkan proyek pemerintah. "Banyak manfaat kalau perusahaan ikut standarisasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika