Kamis 04 Nov 2021 03:00 WIB

Kekejian Perang Tentara Ethiopia Versus Tigray

Komnas HAM Ethiopia menilai semua yang terlibat dalam konflik langgar hak asasi.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Teguh Firmansyah
 Gambar yang dibuat dari video tak bertanggal yang dirilis oleh Kantor Berita Ethiopia milik negara pada Senin, 16 November 2020 menunjukkan militer Ethiopia berkumpul di jalan di daerah dekat perbatasan wilayah Tigray dan Amhara di Ethiopia. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengatakan dalam sebuah posting media sosial pada hari Selasa, 17 November 2020 itu
Foto: AP/Ethiopian News Agency
Gambar yang dibuat dari video tak bertanggal yang dirilis oleh Kantor Berita Ethiopia milik negara pada Senin, 16 November 2020 menunjukkan militer Ethiopia berkumpul di jalan di daerah dekat perbatasan wilayah Tigray dan Amhara di Ethiopia. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengatakan dalam sebuah posting media sosial pada hari Selasa, 17 November 2020 itu

REPUBLIKA.CO.ID, ADIS ABABA -- Semua pihak yang terlibat dalam konflik Tigray di Ethiopia dinilai telah melanggar hak asasi manusia internasional. Beberapa di antaranya bahkan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hal itu disampaikan dalam laporan investigasi bersama oleh Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia (EHRC) dan Kantor Hak Asasi Manusia PBB, dilansir dari BBC, Rabu (3/11).

Baca Juga

Komisi HAM mengatakan, eksekusi ekstra-yudisial, penyiksaan, pemerkosaan, dan serangan terhadap pengungsi dan orang-orang terlantar telah didokumentasikan.

Dalam laporan juga disebutkan kemungkinan ada bukti kejahatan perang ketika konflik pecah pada 4 November 2020. Ini dimulai ketika Perdana Menteri Ethiopia Abiy memerintahkan serangan terhadap pasukan regional di wilayah Tigray utara.

Pasukan pemerintah awalnya mengusir pemberontak, tetapi keadaan berubah pada Juni dengan para pejuang Tigrayan membuat keuntungan teritorial yang signifikan. Mereka kini dikabarkan mendekati ibu kota, Addis Ababa.

Pemerintah Ethiopia mengumumkan keadaan darurat jam setelah mendesak penduduk ibukota untuk mempersenjatai diri. Perang telah menciptakan krisis kemanusiaan. Ribuan orang telah tewas, jutaan mengungsi dan ratusan ribu di Tigray menghadapi kondisi kelaparan, menurut organisasi bantuan.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan konflik itu ditandai dengan kebrutalan ekstrem dan menyerukan gencatan senjata yang langgeng.

"Ada alasan yang masuk akal untuk mempercayai semua pihak dalam konflik ... baik secara langsung menyerang warga sipil dan objek sipil, seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, atau melakukan serangan membabi buta yang mengakibatkan korban sipil dan kehancuran atau kerusakan pada objek sipil," kata laporan itu.

Pembunuhan dan eksekusi di luar hukum juga telah dicatat. Laporan tersebut merinci bagaimana kelompok pemuda Tigrayan yang dikenal sebagai Samri membunuh lebih dari 200 warga sipil etnis Amhara di Mai Kadra pada November tahun lalu. Pembunuhan balas dendam kemudian dilakukan terhadap etnis Tigrayan di kota yang sama.

Tentara Eritrea telah bergabung dalam pertempuran konflik bersama pasukan pemerintah Ethiopia. Laporan menyatakan, tentara Eritrea membunuh lebih dari 100 warga sipil di Aksum di Tigray tengah pada November 2020.

"Kejahatan perang mungkin telah dilakukan karena ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang-orang yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan secara sengaja dibunuh oleh pihak-pihak yang berkonflik," kata laporan itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement