REPUBLIKA.CO.ID, MANILA — Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan menghukum para pejabat lokal di negara itu jika mereka gagal memenuhi target peluncuran vaksinasi untuk mencegah infeksi virus corona jenis baru (Covid-19). Hingga saat ini, tercatat lebih dari sepertiga dari populasi yang divaksinasi dosis penuh hingga saat ini.
Duterte dalam video rekaman yang disiarkan pada Rabu (3/11) menantang para pejabat untuk meningkatkan vaksinasi menjadi setidaknya satu juta dari rata-rata 500.000 saat ini.
Duterte mengklaim Filipina memiliki jumlah vaksin yang cukup. Dia menilai tidak ada alasan mengapa kecepatan peluncuran vaksinasi tidak dapat ditingkatkan di negara Asia Tenggara itu.
“Kami melihat garis patahan dalam gambaran keseluruhan program vaksinasi kami. Saya tidak puas,” ujar Duterte, dilansir RT,Rabu (3/11).
Sebelumnya, Duterte juga mengatakan bahwa orang-orang yang anti-vaksin dapat diberikan inokulasi saat mereka tertidur. Ia menyebut berbagai cara harus dilakukan pihak berwenang untuk memastikan 77 juta orang yang tercatat memenuhi syarat vaksinasi melakukannya.
Duterte mengatakan pejabat yang tidak melakukan cara untuk memastikan vaksinasi dilakukan akan diberi sanksi. Meski demikian, ia tidak merinci hukuman apa yang mungkin diberikan.
Sementara itu, Duterte telah meminta polisi dan militer untuk menggunakan aset udara untuk mengirimkan vaksin ke provinsi dan pulau di seluruh wilayah Filipina.
Selain itu, sebagai bagian dari pelonggaran aturan selama pandemi Covid-19 secara bertahap, pemerintah mengumumkan pada Rabu (3/11) bahwa jam malam di wilayah Ibu Kota Manila akan dicabut mulai Kamis (4/11).