REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mengungkapkan Indonesia membutuhkan dana sebesar 25 miliar sampai 30 miliar dolar AS untuk mempensiunkan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 5.500 megawatt atau 5,5 gigawatt. Adapun PLTU ini akan pensiun dini pada delapan tahun ke depan.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim ke 26 di Glasgow, Skotlandia. “Sektor energi Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit batubara yang kemudian bertransisi ke energi terbarukan. Indonesia telah mengidentifikasi terdapat 5,5 GW PLTU Batubara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar 25-30 miliar dolar AS selama delapan tahun ke depan," ujarnya dari akun Instagramnya seperti dikutip Kamis (4/11).
Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme karbon ke depan. Hal ini sejalan potensi Indonesia terhadap pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektar yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan.
"Mereka juga sangat antusias menanyakan dan mendukung instrumen pendanaan investasi hijau (green bonds dan blended finance) yang sudah dibentuk Indonesia," tutur Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika