REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis melarang kampanye yang diluncurkan oleh Dewan Eropa dalam melawan ujaran kebencian anti-Muslim. Mantan anggota Majelis Nasional Prancis Sarah El-Hairy mengatakan kampanye yang dilakukan oleh Divisi Inklusi dan Anti-Diskriminasi dewan bertentangan dengan nilai-nilai Prancis.
“Video kampanye mendorong wanita Muslim mengenakan jilbab. Kami mengutuk ini. Prancis menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kampanye ini ke Dewan Eropa dan segera dibatalkan,” kata El-Hairy kepada LCI TV, dilansir Anadolu Agency, Kamis (4/11).
Setelah Prancis memastikan pembatalan kampanye, Dewan Eropa menghapus unggahan terkait itu di akun Twitter kampanyenya. Menurut Harian Le Figaro, Komisi Eropa menyediakan dana untuk kampanye sebagai bagian dari program hukum, kesetaraan, dan kewarganegaraan.
Sebelumnya, Dewan Eropa meluncurkan kampanye menentang diskriminasi terhadap perempuan yang mengenakan jilbab pada Kamis. Gambar wanita berjilbab dibagikan di akun Twitter Divisi Inklusi dan Anti-Diskriminasi dengan slogan “Kebebasan ada dalam jilbab,” “Bawa sukacita dan terima hijab” dan “Kecantikan ada dalam keragaman karena kebebasan ada dalam hijab.”
Kampanye tersebut memicu reaksi keras dari politikus senior Prancis atas nilai-nilai sekuler. Badan hak asasi manusia (HAM) terkemuka di Eropa mengonfirmasi unggahan media sosial telah dihapus dan mereka mempertimbangkan presentasi yang lebih baik.
Namun, mereka tidak mengonfirmasi keputusan untuk menarik elemen kampanye itu adalah akibat langsung dari kritik politikus Prancis. Selain politikus Prancis, sejumlah wanita Muslim juga menanggapi insiden ini. Mereka menyebut penghapusan gambar itu sebagai bentuk kurangnya rasa hormat terhadap hak wanita untuk memilih apa yang ingin dikenakan.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara mengonfirmasi kampanye adalah bagian dari proyek bersama dengan Uni Eropa (UE). “Proyek ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan perlunya menghormati keragaman dan inklusi dan memerangi segala bentuk ujaran kebencian,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika