REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Pandemi Covid-19 telah berdampak hampir kepada semua sektor kehidupan, dan tidak ada satu negarapun yang siap menghadapinya, termasuk Indonesia. Sektor kesehatan sudah barang tentu menjadi titik sentral dampak pandemi Covid-19, yang selanjutnya berdampak luas kepada sektor lainnya, terutama sektor perekonomian dalam arti luas.
Dalam kondisi demikian harus ada upaya dan inovasi di setiap daerah untuk mengembangkan potensi yang ada. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan gerakan ekonomi kerakyatan, harus mampu survive di tengah pandemi, karena sesungguhnya koperasi merupakan soku guru perekonomian rakyat.
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini memiliki 3.410 unit koperasi dengan jumlah anggota 433.968 orang, mengalami peningkatan dari 3.328 unit koperasi pada tahun 2020. Pentingnya keberadaan koperasi adalah sebagai badan usaha yang dapat menaungi para pelaku UMKM. Keduanya saling berkaitan menjadi daya ungkit perekonomian.
Pengembangan Koperasi dan UMKM menjadi salah satu fokus Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam percepatan pembangunan ekonomi. Hal ini telah menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sebagaimana tertuang dalam misi ke 1 Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021-2026, yakni mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.
“Koperasi dan UMKM harus dikembangkan dengan baik, karena koperasi dan UMKM merupakan bagian dari ketahanan ekonomi yang sangat mendasar. Sebab koperasi khususnya dikelola dengan asas kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat, yang merupakan satu kesatuan dengan jati diri bangsa Indonesia,” ucap Sugianto beberapa waktu lalu, dalam siaran persnya.
Lebih lanjut Sugianto menyebut bahwa Kalteng memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, namun belum berbanding lurus dengan pengelolaan yang optimal, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Salah satu kendala menurut pencermatan Gubernur mengapa hasil produksi UMKM belum optimal menembus pasar ekspor, di antaranya yang menjadi sebab karena kemampuan dan keterampilan SDM yang belum memadai.
“Koperasi dan UMKM harus mampu bersaing, dan produk UMKM harus menembus pasar ekspor, tapi kita harus ciptakan SDM yang handal, SDM yang benar-benar menguasai pengolahan dan produksi, hingga memahami seluk beluk pemasaran. Untuk itu saya telah meminta dinas teknis terkait dengan berkoordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis, dan nyatanya sudah berjalan dengan baik, dan akan terus ditingkatkan” imbuhnya.
Pelatihan kewirausahaan
Dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Tengah terkait peningkatan SDM, dari tahun 2019 hingga 2021, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelenggaakan pelatihan kewirausahaan, vocasional, perkoperasian dan e-digital dengan jumlah 2.735 peserta.
Sementara itu beberapa kebijakan Pemprov Kalteng di bidang koperasi dan UMKM di bawah kepemimpinan Sugianto Sabran telah membawa angin segar dan harapan baru, khususnya bagi pelaku UMKM, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan Pemprov Kalteng yang berpihak kepada pengembangan ekonomi kerakyatan, membuat Koperasi dan UMKM tetap survive.
Kebijakan dan dukungan itu antara lain program Stimulan Ekonomi Sumber Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp 1 juta per pelaku usaha mikro yang terbagi atas 2 tahap. Tahap 1 ditujukan kepada 350 pelaku usaha mikro dan tahap 2 diberikan kepada 3 ribu pelaku usaha mikro yang berada di seluruh daerah Kalteng.
Selain DID, pemprov juga menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usahanya di tengah pandemi Covid-19. Para pelaku usaha mikro mendapat tambahan modal sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha pada tahun 2020 dan Rp 1,2 juta per pelaku usaha mikro pada tahun 2021.
Dalam kurun waktu 2020-2021 sebanyak 131.823 pelaku usaha mikro telah terdaftar sebagai penerima BPUM. “Stimulan berupa bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro harus kita lakukan, apalagi di saat pandemi Covid-19 seperti ini, pemerintah harus hadir memberikan solusi untuk meringankan beban hidup rakyatnya. Kita dorong dan dukung UMKM untuk bangkit, kita juga fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro untuk penerbitan perizinan nomor induk berusaha tidak dipungut biaya,’’ terang Sugianto.
Kemudahan-kemudahan semacam ini lanjut Gubernur bukan hanya kewajiban pemerintah, namun merupakan hak bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan dan layanan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalteng dalam memperkuat keberadaan koperasi dan UMKM membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Aty Muliaty bahwa jumlah UMKM meningkat signifikan, dari tahun 2020 sebanyak 64.067 dan setahun kemudian bertambah menjadi 71.406 unit usaha. “Dorongan dan dukungan dari Bapak Gubernur, telah membawa harapan baru bagi pelaku UMKM di Kalteng, meskipun di tengah pandemi covid 19 perkembangan UMKM cukup bagus,’’ paparnya.
Aty menambahkan keberhasilan ini tidak lepas dari fokus perhatian Pemprov Kalteng dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, dimana pemprov terus melakukan pendampingan akses permodalan bagi UMKM melalui perbankan dan non perbankan serta Otoritas Jasa Keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika