Jumat 05 Nov 2021 15:40 WIB

Tasikmalaya Perketat Mobilitas Warga Saat Libur Nataru

Pemkot Tasikmalaya mulai mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada akhir tahun.

Rep: Bayu Adji P/ Red: Mas Alamil Huda
Anak-anak bermain di ruang terbuka yang ada di Kawasan Cipanyir, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, beberapa waktu lalu..
Foto: Republika/Bayu Adji P.
Anak-anak bermain di ruang terbuka yang ada di Kawasan Cipanyir, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, beberapa waktu lalu..

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mulai mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang berpotensi terjadi pada akhir tahun. Sebab, pada momen akhir tahun diprediksi akan terjadi lonjakan mobilitas masyarakat. 

Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberi peringatan agar daerah mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 yang akan terjadi pada akhir tahun. Karenanya, Pemkot Tasikmalaya akan tetap siaga.

Baca Juga

"Kita akan antisipasi untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru). Karena Presiden juga telah memberi warning," kata dia, Jumat (5/11).

Ia menjelaskan, pemberlakuan sistem ganjil-genap kendaraan di kawasan pusat pertokoan Jalan KH Z Mustofa akan diberlakukan. Hal itu dilakukan untuk mengurai mobilitas kerumunan. 

Selain itu, Yusuf menambahkan, masuknya orang dari luar daerah kemungkinan akan diperketat selama momen libur Nataru. "Kita akan ini bahas bersama forkopimda. Nanti lihat saja surat edarannya," ujar dia.

Yusuf mengatakan, saat ini Kota Tasikmalaya masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Sebab, cakupan vaksinasi Covid-19, khususnya untuk lansia, belum memenuhi target untuk bisa naik ke Level 2.

Ia menyebutkan, secara keseluruhan, cakupan vaksinasi Covid-19 sudah melebihi 50 persen. Namun, untuk kalangan lansia cakupan vaksinasi masih berada di angka sekitar 33 persen. 

"Kalau lansia sudah 40 persen, kita baru bisa Level 2. Jadi kita belum bisa Level 2 karena vaksinasi belum sesuai target," kata dia.

Menurut Yusuf, pihaknya sudah programkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berbasis komunitas. Artinya, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki mitra kerja, harus digiring untuk melaksanakan vaksinasi. 

"Kita upayakan, November ini bisa masuk Level 2," kata dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement