REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ersento Maraden Sitorus, menyindir dugaan penggunaan simbol Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh relawan Puan Maharani dalam pemasangan baliho.
Fernando menekankan, DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dimana penggunaan lambang DPR tidak secara sembarangan dapat digunakan.
"Sangat disayangkan justru penggunaan lambang DPR secara sembarangan dipergunakan oleh Relawan Puan untuk kepentingan sosialisasi Puan demi kepentingan pilpres 2024," kata Fernando dalam keterangan pers, Jumat (5/11).
Fernando mempertanyakan penggunaan simbol DPR oleh relawan Puan. Dia mengungkapkan, timbul kekhawatiran soal penggunaan anggaran DPR untuk sosialisasi Puan.
"Apakah DPR sedang bekerjasama dengan salah satu Relawan Puan untuk kepentingan sosialisasi Puan Maharani? Saya yakin banyak masyarakat yang memiliki pertanyaan sama. Semoga saja mereka tidak memiliki persepsi bahwa anggaran yang digunakan adalah anggaran DPR," sindir Fernando.
Fernando mengingatkan baliho Puan bukan akan mendatangkan rasa simpatik, melainkan penilaian negatif terhadap Puan. Apalagi, pada baliho Puan tersebut dicantumkan jabatan Puan sebagai Ketua DPR.
"Sebaiknya Kesetjenan DPR memberikan teguran keras kepada pihak yang memasang baliho tersebut karena tidak menggunakan lambang DPR pada peruntukannya sesuai dengan tugas-tugas dan kewenangan DPR," ucap Fernando.
Di sisi lain, Fernando menyarankan Relawan Puan membuat strategi cemerlang dalam mensosialisasikan Puan. Salah satunya melakukan kerja-kerja nyata bagi masyarakat terutama masyarakat kecil seperti membantu modal pedagang asongan. Sehingga tujuan para Relawan dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas Puan dapat tercapai.
"Jangan sampai tingkat popularitas meningkat namun tingkat elektabilitas tidak meningkat atau bahkan menurun karena tidak berhasil mendapatkan simpatik masyarakat," sebut Fernando.
Ikuti Whatsapp Channel Republika