REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta meminta penanganan banjir jadi prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.

"Karena penanganan banjir di Jakarta saat ini belum terlihat menjadi prioritas," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, di Jakarta, Sabtu (6/11).

Menurut Ida Mahmudah, kegiatan prioritas penanganan banjir yang menjadi prioritas, wajib masuk dalam anggaran di seluruh Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) di Jakarta, apakah sebagai program kegiatan baru atau melanjutkan program kegiatan tahun sebelumnya. "Kegiatan prioritas itu harus dieksekusi pada tahun 2022," katanya.

Ida Mahmudah mencontohkan, di Jakarta Utara ada kesiapan Waduk Blibis yang tidak besar. Sudah ada pembangunan tapi baru sebagian. "Dampaknya, sebelumnya terjadi banjirsampai sepinggul, tapi sekarang sudah di bawah pinggul," katanya.

Dalam Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022, usulan anggaran anggaran penanganan banjir untuk Sudin SDA di lima kota adminstrasi dan satu kabupaten, sebesar Rp1,17 triliun.Rinciannya adalah Jakarta Pusat Rp199,67 miliar, Jakarta Utara Rp188,87 miliar, Jakarta Barat Rp229,13 miliar, Jakarta Selatan Rp175,56 miliar, Jakarta Timur Rp239,91 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Seribu Rp137,40 miliar. Komisi D DPRD mengingatkan agar seluruh Sudin SDA menginventarisasi wilayah yang menjadi prioritas untuk penanggulangan banjir secara berkala.

"Jadi, semua harus diprioritaskan pada anggaran 2022, agar di wilayah sekitar yang sering banjir, tidak banjir lagi," ucap Ida.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal, memastikan, koordinasi antarwilayah dalam pengendalian banjir akan terus terjaga. "Sudah menjadi prioritas kami untuk mengatasi banjir di lokasi yang sering banjir. Kita terus pastikan tidak separah tahun-tahun sebelumnya," tutur Yusmada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika