REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati melihat agenda politisasi dalam isu binis PCR. Isu ini sengaja diembuskan untuk menjatuhkan Menteri BUMN Erick Thohir.
Neni menyebut Erick menjadi korban politisasi. Aksi menjatuhkan lawan politik, menurutnya, wajar terjadi menjelang pemilu serentak 2024. Apalagi Erick Thohir termasuk tokoh yang masuk dalam bursa capres/cawapres versi sejumlah lembaga survei.
"Masing-masing sedang menciptakan panggung untuk menciptakan impression management untuk citra positif dirinya. Sehingga, semua dimainkan, termasuk pada isu bisnis PCR," ujar aktivis Muhammadiyah tersebut, dalam keterangan kepada Republika, Ahad (7/11).
Neni merasa heran dengan politisasi terhadap pejabat negara terkait tes PCR. Ia menuding aksi semacam itu tak etis mengingat para pejabat itu sedang membantu rakyat dalam mengatasi pandemi Covid-19.
"Saya sendiri meyakini bahwa ada elite politik yang memainkan hal ini secara sengaja. Semuanya mencari panggung dan mengejar popularitas, sementara kepentingan rakyat diabaikan yang lebih luas," kata Neni.
Selain itu, Neni mengapresiasi lembaga negara yang terbuka menanggapi dugaan pejabat terlibat bisnis tes PCR. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapat informasi yang berimbang.
"Apabila memang dugaan tersebut tidaklah benar karena mengarah kepada kementerian tertentu, sejatinya dapat terbuka dan disampaikan kepada publik secara luas serta kronologi yang terjadi," ujar Neni.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, isu keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam penyediaan jasa tes Covid-19, sangat tendensius. Dia mengatakan, data tes PCR di Indonesia mencapai 28,4 juta, sedangkan perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT GSI, hanya melakukan tes PCR sebanyak 700 ribu.
Baca juga : Kemenkes-BPKP Tutup Peluang Tarif PCR Rugikan Masyarakat
"Jadi, bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi, kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu okelah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main, tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika