REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah telah membuat program-program antisipasi penanganan Covid-19 saat Natal dan Tahun Baru. Untuk menghadapi dua momen tersebut, pemerintah disebutnya akan konservatif dalam penanganannya.
"Jadi mungkin akan lebih baik di mata kami, di Kemenkes, kita konservatif sedikit. Kalau kita jaga sekarang kan sudah kelihatan sudah lumayan baik," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (8/11).
Ia mengimbau semua pihak untuk tidak terlalu euforia dengan kondisi kasus Covid-19 yang sudah melandai di Indonesia. Sebab, ada kecenderungan bahwa kasus positif akan kembali melonjak setelah adanya penurunan.
"Kondisi sekarang kan sebenarnya sudah cukup longgar. Kita tahan dulu, saya mohon bantuan bapak ibu dewan membantu menahan, agar jangan berlebihan euforianya," ujar Budi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tak melakukan aktivitas saat Natal dan Tahun Baru. Pemerintah berkaca pada momen keagamaan yang berbarengan hari libur yang menghasilkan lonjakan kasus Covid-19.
"Itu yang harus ditahan kalau bisa di bawah lima persen pertambahannya. Karena begitu naik, berdasarkan historis dua kali kita lihat itu selalu menjadi sumber ledakan gelombang baru," ujar Budi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya agar segera mengambil kebijakan guna mengantisipasi kenaikan kasus pada periode libur Natal dan tahun baru mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat terbatas evaluasi PPKM, Senin (25/10).
“Presiden memberikan arahan tegas kepada kami semua untuk segera mengambil langkah terkait keputusan dan kebijakan mengenai hal ini dan merancang agar tidak ada peningkatan kasus akibat libur Natal dan tahun baru,” ucapnya.
Luhut menyampaikan, peningkatan mobilitas diperkirakan terjadi pada libur Natal dan tahun baru nanti. Berdasarkan hasil survei Balitbang Kemenhub, untuk wilayah Jawa dan Bali sebanyak 19,9 juta penduduk diperkirakan akan melakukan perjalanan selama periode libur akhir tahun. Sedangkan di Jabodetabek sebanyak 4,45 juta.
“Peningkatan pergerakan penduduk ini tanpa pengaturan protokol kesehatan yang ketat akan meningkatkan risiko penyebaran kasus,” ungkap dia.
