Senin 08 Nov 2021 20:45 WIB

Pemprov Kalsel Mulai Bahas Raperda RAPBD 2022

APBD 2022 dapat memperbaiki kondisi daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

Red: Hiru Muhammad
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama legislatif setempat mulai membahas RAPBD 2022. Pembahasan dimulai dengan Sidang Paripurna DPRD Kalsel menghadirkan semua instansi dan pimpinan daerah, Senin (8/11).
Foto: istimewa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama legislatif setempat mulai membahas RAPBD 2022. Pembahasan dimulai dengan Sidang Paripurna DPRD Kalsel menghadirkan semua instansi dan pimpinan daerah, Senin (8/11).

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama legislatif setempat mulai membahas RAPBD 2022. Pembahasan dimulai dengan Sidang Paripurna DPRD Kalsel menghadirkan semua instansi dan pimpinan daerah, Senin (8/11).

Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin usai sidang paripurna menuturkan, kolaborasi yang selama ini terjalin dengan dewan perlu semakin ditingkatkan. Salah satunya pihaknya segera  menindaklanjuti rekomendasi dari  DPRD terkait Raperda APBD  2022.

"Rekomendasi itu akan dikoordinasikan dengan SKPD dan akan segera kita tindaklanjuti melalui SKPD. Karena apapun yang tadi disampaikan merupakan hal yang harus dijawab dan tindaklanjuti untuk kepentingan bersama dalam membangun Kalsel Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Maju)," tutur Muhidin.

Dikatakan Muhidin, rancangan APBD 2022 memang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah."Jadi, berpedoman juga terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)," sebutnya.