REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Lebih dari 3 juta orang membutuhkan bantuan untuk "menyelamatkan jiwa" di Myanmar setelah militer di sana merebut kekuasaan dan menggulingkan pemerintah sipil, kata kepala kemanusiaan PBB pada Senin.

Martin Griffiths, koordinator bantuan darurat PBB, mengatakan bahwa setelah kudeta militer 1 Februari lalu, Myanmar telah dicengkeram oleh "konflik dan ketidakamanan yang meningkat, masalah pandemi Covid-19 dan ekonomi yang gagal".

Dia memperingatkan bahwa tanpa solusi politik untuk krisis, maka jumlah orang yang membutuhkan bantuan "hanya akan terus meningkat."

Lembaga kemanusiaan telah menyediakan bantuan makanan, uang tunai dan nutrisi kepada 1,67 juta orang tahun ini, menurut angka PBB, tetapi rakyat Myanmar menghadapi kendala yang ditimbulkan oleh "kurangnya akses dan dana kemanusiaan".

"Akses ke banyak orang yang sangat membutuhkan di seluruh negeri tetap sangat terbatas karena hambatan birokrasi yang diberlakukan oleh militer," kata Griffiths dalam sebuah pernyataan saat Dewan Keamanan rapat secara tertutup mengenai krisis di Myanmar.

"Saya mendesak militer Myanmar - dan semua pihak - untuk memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman, cepat, dan tanpa hambatan," lanjut dia.

Griffiths lebih lanjut meminta masyarakat internasional untuk mendanai kegiatan bantuan, dan mengatakan pihaknya telah menerima kurang dari setengah rencana pendanaan USD385 juta bantuan yang ditetapkan setelah kudeta militer.

"Rakyat Myanmar membutuhkan bantuan kami untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka ditegakkan dan mereka dapat hidup dengan bermartabat," tutur dia, seraya mengeluhkan bahwa "dunia sekarang sedang menonton".

Militer Myanmar menangkap para pemimpin dan pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa, termasuk pemimpin de facto dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari, dan menyatakan keadaan darurat satu tahun.

Awal bulan ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan sedikitnya 37.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, telah mengungsi karena eskalasi konflik baru-baru ini di barat laut negara itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika