REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan sektor swasta siap memberikan dukungan untuk mempercepat akselerasi transisi energi di Indonesia guna mencapai Net Zero Emission pada 2060. Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Muhammad Yusrizki mengatakan percepatan menuju pemanfaatan EBT ini penting mengingat sektor ketenagalistrikan Indonesia mendapat sorotan dalam COP26 di Glasgow.
"Sektor swasta siap berlari kencang untuk mendukung akselerasi transisi energi, apalagi transisi energi sudah menjadi agenda Pemerintah Indonesia dalam kerangka mitigasi emisi karbon," katanya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (10/11).
Ia juga mengatakan sudah waktunya sektor-sektor pendukung lainnya turut mengambil bagian dalam agenda transisi energi, mengingat sektor ketenagalistrikan tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan emisi bersih."Sektor swasta yang bergerak di ketenagalistrikan telah lebih dulu memulai learning curve mereka, tetapi membutuhkan dukungan dari sektor-sektor lain untuk bisa menjalankan agenda transisi energi nasional," katanya.
Yusrizki mencontohkan salah satu sektor yang dapat mendukung pelaksanaan EBT adalah sektor perbankan yang bisa mengadopsi pola pandang yang lebih akomodatif terhadap transisi energi. Misalnya, perbankan dapat memberikan keringanan kepada warga yang ingin mengajukan kredit untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap mengingat selama ini opsinya masih terbatas yaitu Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan bunga pinjaman tinggi.
"Padahal risiko operasional PLTS Atap, dengan pendekatan yang tepat, akan sangat rendah. Peralatan PLTS Atap dapat berfungsi minimal 10 tahun, tetapi kredit KTA biasanya memiliki jangka waktu satu-dua tahun. Di sinilah terjadi mismatch antara pasokan jasa keuangan dengan permintaan jasa keuangan terkait EBT," katanya.
Menurut dia, jasa keuangan global telah lama melakukan alignment terhadap sektor tenaga listrik EBT dengan berbagai varian produk, tidak hanya dari sisi pembangkit, tetapi juga dari sisi transmisi dan distribusi."Harus diakui, banyak pendanaan dari luar negeri yang menunggu tumbuhnya pasar EBT di Indonesia dan sangat disayangkan apabila perbankan nasional hanya bersifat pasif dan tidak mengembangkan skillset yang dibutuhkan untuk dapat melihat sektor ketenagalistrikan EBT sebagai portofolio investasi yang menjanjikan," kata Yusrizki.
Sementara itu, terkait usulan badan pengatur khusus bagi sektor EBT, ia menilai ide tersebut untuk saat ini belum diperlukan, karena yang terpenting adalah penguatan peran serta PLN dalam mendukung transisi energi di Indonesia, terutama dalam inovasi sistem reverse auction."Banyak rekan-rekan pengembang EBT swasta lokal terbiasa dengan metode reverse auction, maka memang sudah saatnya PLN melihat dan mengadopsi metode ini untuk juga memberikan warna baru dalam akselerasi transisi energi," katanya.
Ia menambahkan Kadin juga mendukung langkah pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai komponen revolusi industri hijau di Indonesia, meski hal tersebut membutuhkan waktu mengingat tidak sepenuhnya manufaktur panel surya dalam negeri mempunyai pasar yang besar untuk ekspansi.
"Indonesia dapat mengadopsi model di India dimana dalam periode tertentu, pengembang dibebaskan untuk mengimpor hampir 100 persen dari komponen PLTS dengan syarat mereka memberikan komitmen untuk membangun fasilitas manufaktur di India. Jika komitmen ini tidak dipenuhi, maka dipastikan pengembang tersebut tidak diperbolehkan mengikuti proses tender berikutnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika