REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku program kartu Prakerja sejak awal pandemi dijadikan program semi bantuan sosial (bansos). Sebab, selain mengubah skema pelatihan, pemerintah juga menambah anggaran Kartu Prakerja. Hal ini membuat bantuan tunai yang diterima masyarakat menjadi lebih besar.
Sejak dibuka pertama kali pada 11 April 2020 hingga kini sudah terdapat 11,4 juta orang. Program ini menjadi favorit bagi masyarakat itu juga dibuka sebanyak 22 gelombang. Para peserta program gelombang 22, seperti sebelumnya, bisa mendapatkan dana untuk mengikuti sejumlah pelatihan juga mendapat insentif tunai Rp 2,4 juta.
Dengan skema ini, Program Kartu Prakerja dinilai sama dengan program dari Bank Dunia, yakni perlindungan sosial yang ideal versi Bank Dunia. Menurut Airlangga, bahkan Managing Director of Development Policy and Partnerships World Bank, Mari Elka Pangestu, menyebut Program Kartu Prakerja termasuk dalam perlindungan sosial cash plus.
Program ini selain menjadi program perlindungan sosial untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan adanya bantuan dana tunai, juga terdapat program pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan skill para pesertanya. “Jadi selain memberikan bantuan keuangan juga memiliki elemen pengembangan sumber daya manusia dan bersifat inklusif. Program Prakerja ini juga menjangkau sektor informal, perempuan, dan penyandang disabilitas,” kata Airlangga dalam keterangan Rabu (10/11).
Airlangga menambahkan, program Kartu Prakerja juga telah disalurkan kepada sebanyak 52,7 kaum perempuan. Bahkan program ini juga menyertakan penyandang disabilitas. "Beberapa program pelatihan yang ada di Prakerja ini juga didesain lebih friendly untuk penyandang disabilitas," tutur Airlangga
Bahkan program ini juga menjangkau masyarakat di pelosok-pelosok Tanah Air, dari tingkat pendidikan yang sangat beragam, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. "Program ini juga menjangkau para mantan pekerja migran dari luar negeri atau mereka yang hendak bekerja ke luar negeri," tutur Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.
Program Kartu Prakerja ini juga telah melibatkan layanan teknologi finansial (fintech) dan bank. Menko Perekonomian mengatakan, program ini juga mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Dalam program ini dari 27 persen peserta yang belum memiliki rekening tabungan maupun e-wallet kini akhirnya bisa memilikinya.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan jika penerima program mengaku telah mengalami peningkatan kompetensi, keilmuan maupun keterampilan setelah mengikuti Program Kartu Prakerja. Banyak alumni program ini yang akhirnya membuka usaha dan mendapat penyaluran dana KUR atas usaha baru mereka. Hal ini membuat studi Bank Dunia menilai Program Kartu Prakerja sebagai satu-satunya program yang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap modal usaha, konsumsi rumah tangga, dan tabungan.