REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membayar gaji kepada sekitar 23.500 petugas kesehatan di seluruh Afganistan, dengan total hampir 8 juta dolar AS selama sebulan terakhir. Pembayaran gaji ini merupakan upaya PBB untuk menyuntikkan likuiditas yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian Afghanistan.

Badan pembangunan PBB, UNDP dan organisasi bantuan kesehatan, Global Fund bekerja sama untuk menghidupkan kembali program yang sebelumnya didanai oleh Bank Dunia. Bank Dunia menghentikan program pendanaan ketika Taliban kembali menguasai Afghanistan pada Agustus lalu.

 “Seseorang harus turun tangan. Kami tidak hanya dihadapkan pada sistem kesehatan yang runtuh, tetapi juga sistem keuangan yang runtuh,” ujar Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja.

Global Fund mengalokasikan dana bantuan untuk sistem kesehatan Afghanistan senilai 15 juta dolar AS. Dari jumlah tersebut, hampir 8 juta dolar AS digunakan untuk alokasi gaji tenaga kesehatan. Sementara sebagian besar sisanya dialokasikan untuk menyediakan peralatan medis dasar, obat-obatan esensial, dan persediaan medis.  

UNDP memastikan agar dana tersebut tidak salah sasaran, dan diterima oleh petugas kesehatan di 31 dari 34 provinsi Afghanistan. Wignaraja mengatakan, UNDP mengirimkan sebagian uang ke Bank Internasional Afghanistan. UNDP kemudian menggunakan penyedia jasa keuangan untuk mentransfer gaji kepada petugas kesehatan Afghanistan.

UNDP menolak untuk mengidentifikasi penyedia jasa keuangan tersebut, karena alasan keamanan. Bantuan keuangan tersebut langsung diberikan kepada petugas kesehatan, dan tidak melalui mekanisme kepemimpinan Taliban.

“Global Fund mengambil risiko finansial, kami mengambil risiko implementasi untuk membuat pembayaran ini terjadi. Kami telah menunjukkan itu bisa berhasil, dan ini sangat membantu menyelamatkan setidaknya ekonomi rakyat di negara ini," kata Wignaraja.