Rabu 10 Nov 2021 21:46 WIB

Pemkab Cianjur Prioritaskan Pembangunan Jembatan

Banyak yang belum dilaksanakan karena terbentur anggaran yang terbatas

Pemkab Cianjur Prioritaskan Pembangunan Jembatan (ilustrasi).
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Pemkab Cianjur Prioritaskan Pembangunan Jembatan (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,CIANJUR -- Pemkab Cianjur, Jawa Barat, memprioritaskan pembangunan jembatan permanen penghubung antar desa dan kecamatan sebagai upaya mendongkrak perekonomian di wilayah bagian selatan.

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan pembangunan jembatan penghubung di sejumlah kecamatan, hingga saat ini, banyak yang belum dilaksanakan karena terbentur anggaran yang terbatas, meski sebagian besar sudah masuk dalam perencanaan.

"Kita sudah siapkan anggaran prioritas pembangunan jembatan khususnya di wilayah selatan, untuk meningkatkan roda perekonomian warga. Namun selama pandemi, dana tersebut dipotong atau refocusing, untuk penanganan COVID-19. Namun setelah usai, kita akan kembali prioritaskan," katanya, Rabu (20/11).

Ia menjelaskan pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah di Cianjur, sudah masuk dalam skala prioritas pemerintah daerah sebagai bentuk pemenuhan janji selama kampanye.

Sebelumnya, warga dua desa di Kecamatan Naringgul, terpaksa menantang mautsaat hendak menjual hasil buminya ke pusat kota kecamatan atau kota kabupaten, karena harus melintasi sungai berarus deras sebagai jalan penghubung satu-satunya.

Akibat tidak adanya jembatan penghubung yang layak untuk dilalui terutama kendaraan besar jenis truk, warga terpaksa menyusuri Sungai Cigadung, yang saat hujan lebat, berarus deras dan mengancam keselamatan warga saat melintas.

"Ada jembatan gantung yang dipaksakan dilalui sepeda motor, namun harus ekstra hati-hati terutama saat hujan turun. Kalau untuk kendaraan roda empat, terpaksa menyusuri sungai untuk sampai ke tujuan atau jalan antar desa yang menghubungkan Desa Sukamulya dan Wanasari," kata Kepala Desa Wanasari, Upid Saripudin.

Pihaknya berharap jembatan permanen sepanjang 18 meter yang menghubungkan dua desa itu, dapat segera dibangun pemerintah daerah agar warga tidak kesulitan untuk menjual hasil buminya.

"Kami tidak bisa menggunakan dana desa karena terbentur aturan, kalau dibangun statusnya jalan kabupaten," katanya.

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement