REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerhati politik, Abdullah Abdurrahman, menyatakan tuduhan Menteri BUMN Erick Thohir ikut dalam arus bisnis tes PCR tidak masuk akal. Hal itu, menurut dia, Erick Thohir tidak pernah ada di dalam yayasan yang memiliki saham perusahaan yang ada di ranah tes PCR, yaitu PT GSI.
"Sudah banyak diinformasikan salah satu perusahaan yang punya usaha tes PCR adalah PT GSI, di mana yayasan abangnya Erick Thohir punya saham di sana. Bukan Erick Thohir dan Erick Thohir tidak pernah ada di yayasan atau perusahaan abangnya," ujar dia berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (11/11).
Selain itu, hal yang menurut dia lebih tidak masuk akal adalah posisi Erick sebagai menteri BUMN, sementara bisnis PCR ada di bawah ranah Kementerian Kesehatan. "Bagaimana dia bisa menentukan kebijakan harga tes PCR? Dan, bagaimana dia bisa dianggap menguntungkan abangnya dalam bisnis PCR, kalau dia bukan menteri kesehatan?" kata dia.
Ia menyebut cara berpikir orang-orang yang menuduh Erick ikut terlibat bisnis PCR salah dan aneh. Hal itu karena Erick saat ini sebagai menteri BUMN tidak terlibat bisnis apa pun, sementara keluarganya memang berlatar pebisnis.
"Kalau nanti abangnya ada bisnis di bisnis UMKM, sementara Erick Thohir bukan menteri UMKM jadi ketika ada kebijakan Kementerian UMKM untuk bisnis UMKM apakah Erick Thohir juga dianggap punya kaitan dan menguntungkan abangnya ikut berbisnis UMKM?" ujar dia.
Baca juga : MOI: Awas Kepentingan LGBT di Permendikbud PPKS
Ia menyebut kalau memakai cara berpikir yang menuduh Erick Thohir berarti keluarganya tidak boleh berbisnis apa pun di dunia ini. Maka logika yang sama, semua pejabat di negeri ini tidak boleh ada keluarganya berbisnis apapun ketika dia sebagai pejabat.
"Jadi, urusan ini sangat sederhana logikanya dan yang menuduh hal ini sudah tahu kondisi sebenarnya, tapi ini semua urusan politik, karena ingin menyingkirkan Erick Thohir dari menteri BUMN. Segala cara dipakai hanya untuk menyingkirkan seorang Erick Thohir dari menteri BUMN," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika