REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi mengingatkan program vaksinasi perlu dikebut menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seiring peningkatan mobilitas masyarakat.
"Program vaksinasi perlu dikebut jelang akhir tahun, karena dikhawatirkan terjadi peningkatan mobilitas pada saat libur Natal dan Tahun Baru," katanya.
Guna mengantisipasi peningkatan mobilitas tersebut, kata dia, maka percepatan vaksinasi perlu dilakukan guna mencapai target kekebalan kelompok. Dia berharap makin banyak program strategis untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Misalnya melalui layanan jemput bola kepada masyarakat.
Dengan sistem jemput bola, kata dia, akan efektif untuk mendekatkan layanan vaksinasi kepada publik khususnya kelompok rentan seperti lansia."Pasalnya tidak semua masyarakat memiliki akses informasi dan aksesibilitas yang sama terkait vaksin. Karena itu melakukan sistem jemput bola bisa menjadi salah satu solusi," katanya.
Selain itu dia juga menambahkan, pemerintah perlu makin mengintensifkan komunikasi dengan jajaran hingga ke tingkat kelurahan dan desa untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum mendapatkan layanan vaksin."Pendataan dan informasi ini akan dapat mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi di suatu daerah," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa kesuksesan program vaksinasi memerlukan peran aktif masyarakat untuk mendukung upaya strategis yang telah dilakukan pemerintah."Masyarakat harus ikut berperan aktif menyukseskan program vaksinasi guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19," katanya.
Dia juga mengajak masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi untuk segera mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat."Kendati demikian jika nantinya telah mendapatkan vaksinasi, masyarakat harus tetap menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, jangan lengah. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika