REPUBLIKA.CO.ID, BELITUNG -- Anggota Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Jolly mengatakan persoalan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Pandan sudah hampir 30 tahun terjadi. Hanya saja menurut Jolly tak ada satu pun gubernur yang turun langsung untuk menyelesaikan problematika aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjungpandan.
"Kehadiran Gubernur Erzaldi, akhirnya dapat menghasilkan win-win solution, dikarenakan efisiensi pelabuhan menjadi kunci utama dan memegang peranan penting dalam menurunkan biaya logistik di Pulau Belitung," ungkap Jolly saat rapat membahas optimalisasi pelabuhan di Ruang Rapat PT Pelindo II Tanjungpandan, Belitung, Kamis (11/11).
Dengan adanya pertemuan yang diinisiasi Gubernur Erzaldi Rosman tersebut, akhirnya membuahkan hasil kesepakatan yang baik untuk mendorong terciptanya rantai logistik yang efisien. Berbagai kesepakatan akhirnya dihasilkan dalam pertemuan tersebut, seperti efisiensi kapal dalam bongkar muat barang, peningkatan kinerja dan produktivitas di pelabuhan serta akan dilakukan pendalaman alur pelabuhan.
"Di Pelabuhan Tanjungpandan, operasionalnya tidak lebih dari delapan jam pak, jadi bagaimana pelabuhan ini mau lancar," tuturnya.
Padahal menurutnya, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 diatur pelabuhan harus beroperasi 24 jam, sehingga inilah yang menjadi permasalahan selama ini terkait aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjungpandan.
"Sehingga kami mohon kepada pihak Pelindo II untuk melakukan optimalisasi pelabuhan dengan adanya kepastian waktu sandar kapal," pintanya.
Karena dengan optimalnya Pelabuhan Tanjungpandan, kegiatan ekspor yang selama ini tak bisa dilakukan, dapat dimulai dari pelabuhan tersebut, hal itu berimbas pada penerimaan devisa yang tercatat dari Belitung.
Solusi Gubernur
Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan pada kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjungpandan, Gubernur Erzaldi menegaskan agar segera dilakukan percepatan pelayanan di pelabuhan untuk menurunkan biaya logistik dan menekan biaya ekspor.
"Kesepakatannya ketika kapal bersandar, mereka harus langsung bongkar. Jangan masuk kapal ke sini kalau tidak mau bongkar," ungkapnya.
Jika ini disepakati bersama, diharapkan distribusi logistik kita yang lebih baik dan efisien. Untuk mendukung hal itu, gubernur meminta pihak yang berkepentingan di Pelabuhan Tanjungpandan agar rutin melakukan rapat yang di dalamnya, selain membahas sejumlah problematika yang di hadapi, juga untuk menyusun jadwal yang disepakati terkait waktu bongkar muat dan penentuan waktu ekspor.
"Ini saya kawal, nanti saya akan inspeksi mendadak ke pelabuhan ini untuk melihat sejauh mana progresnya," tegasnya.
Terkait adanya keluhan dari operator kapal yang mengeluhkan kesulitan dalam melabuhkan kapalnya akibat sedimentasi, gubernur tak tinggal diam menyikap hal ini, kewenangannya dalam pengerukan alur akan dilakukan secepatnya setelah izin AMDAL keluar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika