REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, aktif membantu daerah dalam upaya peningkatan pengamanan lingkungan hidup. Kementerian di bawah pimpinan Dr Siti Nurbaya ini terus memantapkan sinergi dengan daerah dan para pemangku kepentingan.
Salah satunya adalah menyusun rencana aksi berbasis ekoregion di daerah. Kegiatan KLHK terbaru adalah melakukan ekspose hasil Kajian Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (12/11) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK RI, Dr Hanif Faisol Nurafiq, saat menyampaikan materi memaparkan, tindak lanjut dari kegiatan ekspos itu adalah terbangun sinergi lintas sektor secara menyeluruh. “Pemerintah Pusat mengharapkan langkah-langkah strategis pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam melakukan rencana aksi yang sudah ada,” ujarnya.
Hanif mencontohkan Kalsel yang sangat rawan terhadap banjir. Langkah penting dilakukan adalah penerapan strategi manajemen kebencanaan yang terukur dan sesuai kondisi daerah. Karena penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus menyeluruh melibatkan banyak pihak.
"Semua kegiatan tata kelola lingkungan terlebih penanganan bencana perlu ditangani secara kolaborasi melibatkan semua komponen," tekannya, seperti dalam siaran pers, Jumat (12/11).
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, kajian KLHK bisa menjadi solusi atas bencana banjir yang menimpa provinsi ini sebelumnya, termasuk banjir awal tahun 2021 yang menimbulkan kerugian cukup besar.
Dikatakan Roy, dalam kajian dijelaskan berbagai rencana aksi pengamanan lingkungan hidup berbasis ekoregion. Rencana aksi ini dimaksudkan mengurangi dampak kerusakan banjir serta memberikan strategi pengamanan lingkungan hidup di Kalsel.
Adapun strategi khusus yang akan dilakukan, menargetkan pada pengurangan luas genangan, lama genangan, kerugian ekonomi, dan menghilangkan kerugian nyawa. Melihat dari hasil pemodelan banjir di DAS Barito yang terlah dilakukan berdasarkan Citra Sentinel, telah dapat dipetakan beberapa skenario dengan tingkat reduksi yang berbeda sesuai dengan intervensi yang dilakukan.
Kajian ini penting karena rencana aksi yang termuat didalamnya akan menjadi rekomendasi terhadap kebijakan daerah. Kebijakan itu antara lain pengamanan lingkungan hidup, lebih fokus lagi penanggulangan bencana banjir yang akan diintegrasikan pada rencana pola ruang, RTRW dan KLHS RPJMD Kalsel.
Upaya bersama yang telah dilakukan ini diharapkan terus terjalin dengan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat akan taget-target yang ditetapkan tercapai. Tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pengakuan dari kementerian/lembaga lain terhadap kajian ini.
“Saya harap kajian ini betul betul mengurai permasalahan mendasar dari sebab terjadinya banjir di awal 2021 lalu,” ujar Roy.
Pemprov Kalsel lanjutnya, sudah melakukan berbagai upaya percepatan pemulihan lingkungan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan berbagai sektor atau SKPD terkait. Upaya dimaksud antara lain penataan, fokus pemulihan kerusakan lingkungan, penetapan prioritas lokasi pemulihan kerusakan lingkungan.
Kemudian pemulihan secara vegetatif, pemulihan secara sipil teknis, dan pendekatan sosial, serta pendekatan umum. Ekspose diikuti para pimpinan SKPD terkait dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, dan jajaran Pemprov Kalsel. Dari Pemprov Kalsel hadir Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, Kepala Dinas LH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, dan pejabat lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika