REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Kanselir Austria Alexander Schallenberg menyatakan pada Jumat (12/11), pemerintahannya kemungkinan akan memutuskan untuk memberlakukan penguncian pada orang-orang yang tidak sepenuhnya divaksinasi terhadap virus corona pada Ahad (14/11). Pertimbangan ini melihat infeksi harian telah melonjak ke tingkat rekor.
"Tujuannya sangat jelas, bahwa kami memberikan lampu hijau pada Ahad ini untuk penguncian nasional bagi mereka yang tidak divaksinasi," kata Schallenberg.
Schallenberg menegaskan saat ini unit perawatan intensif semakin tegang. "Perkembangannya sedemikian rupa sehingga saya pikir tidak masuk akal untuk menunggu. Kami akan mengambil langkah ini sekarang dan keinginan saya adalah bahwa kami mengambil langkah ini pada Ahad dan secara nasional untuk kesembilan provinsi," ujarnya.
Schallenberg mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka yang tidak divaksinasi akan menghadapi pembatasan yang sama pada pergerakan harian mereka yang dialami seluruh negara dalam tiga penguncian tahun lalu. Schallenberg tidak mengatakan kapan penguncian akan berlaku, tetapi dua provinsi yang paling terpukul oleh gelombang infeksi, Austria Atas dan Salzburg, akan memberlakukan tindakan itu sendiri pada Senin (15/11).
Sekitar 65 persen populasi Austria divaksinasi penuh terhadap Covid-19, salah satu tingkat terendah di Eropa Barat. Banyak orang Austria skeptis tentang vaksin, pandangan yang didorong oleh Partai Kebebasan sayap kanan, terbesar ketiga di parlemen.
Schallenberg ingin menghindari menempatkan pembatasan lebih lanjut pada kelompok yang divaksinasi untuk mendorong ketidaksepakatan untuk mendapatkan vaksin. Menteri Kesehatan Wolfgang Mueckstein mengatakan petugas kesehatan akan diminta untuk divaksinasi.
Infeksi melonjak di seluruh Eropa karena cuaca yang lebih dingin. Beberapa negara Eropa telah melakukan langkah ketat dalam menahan penyebaran, salah satunya Belanda yang diperkirakan akan mengumumkan penguncian sebagian selama tiga minggu yang akan berlaku untuk seluruh populasi, dilansir dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika