Saturday, 27 Syawwal 1443 / 28 May 2022

Saturday, 27 Syawwal 1443 / 28 May 2022

Utang Luar Negeri Tembus Rp 6.000 T, BI: Tetap Terkendali

Senin 15 Nov 2021 03:38 WIB

Red: Elba Damhuri

Gedung Bank Indonesia: Utang Luar Negeri Indonesia Naik

Gedung Bank Indonesia: Utang Luar Negeri Indonesia Naik

Foto: Tahta/Republika
Dengan kurs Rp 14.200 per dolar AS, maka utang luar negeri Indonesia Rp 6.008 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan III 2021. BI mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan III 2021 sebesar 423,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen (tahun ke tahun atau year on year/yoy).

Jika dikurskan dengan nilai Rp 14.200 per dolar AS, maka total utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 6.008 triliun.

BI menyatakan utang luar negeri Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,0% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik  dan sektor swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada triwulan III 2021 sebesar 205,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,1% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan II 2021 sebesar 4,3% (yoy). 

Jika dikurskan ke rupiah maka total utang milik pemerintah mencapai Rp 2.918 triliun atau hampir separoh dari total utang luar negeri. Kurs yang dipakai Rp 14.200 per dolar AS.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman," kata Erwin dalam siaran persnya, Senin (15 November 2021).

Baca juga : Infografis Keutamaan Memberi Kelonggaran Orang Berutang

Menurut Erwin, hal ini terjadi di tengah penerbitan global bonds, termasuk sustainable development goals (SDG) bond sebesar 500 juta euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG bond konvensional pertama di Asia. 

Penerbitan SDG Bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG. ULN pemerintah, jelas Erwin, dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.

Belanja pemerintah ini termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor konstruksi (15,5%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1%). 

Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Utang Bank Sentral (BI)

Erwin menjelaskan ULN Bank Sentral mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang.

Dibandingkan triwulan II 2021, posisi ULN Bank Sentral pada triwulan III 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,3 miliar dolar AS menjadi 9,1 miliar dolar AS, terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR). 

Baca juga : DJKN: Nilai Pokok Lelang Capai Rp 101,9 Triliun

Pada Agustus 2021 IMF mendistribusikan tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) secara proporsional kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, yang ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang. 

Alokasi SDR dari IMF ini adalah kategori khusus dan tidak dikategorikan pinjaman dari IMF karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan.

Utang Swasta

Erwin mengatakan ULN swasta meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. ULN swasta pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 0,2% (yoy), setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3% (yoy). 

Pertumbuhan ULN swasta tersebut, kata Erwin, disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,0% (yoy), melambat dari 1,6% (yoy) pada triwulan II 2021.

Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 2,7% (yoy), lebih rendah dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 6,9% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 208,5 miliar dolar AS. 

Menurut Erwin, berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,4% dari total ULN swasta.

ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Erwin.

Baca juga : Pertamina Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Pascakebakaran

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile