REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penasehat ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yakin House of Representative akan meloloskan rancangan undang-undang paket kebijakan domestik senilai 1,85 triliun dolar AS pada pekan ini. Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Brian Deese mengatakan House harus meloloskan kebijakan ini karena harga barang-barang meroket.
"Saat ini inflasi sangat tinggi, dan mempengaruhi dompet konsumen dan pandangan ke depan mereka pada ekonomi, dibandingkan yang lainnya, ini yang paling merugikan wajah Amerika," katanya, Senin (15/11).
Ia menambahkan House akan mempertimbangkan untuk meloloskan rancangan undang-undang paket kebijakan ini pada pekan ini. "Akan ada pemungutan suara, ini akan diloloskan," kata Deese.
House melangkah maju untuk menyetujui kebijakan yang menelan banyak biaya dan hanya didukung oleh Demokrat ini. Tantangan terbesar legislasi ini terdapat di Senat. Senator Joe Manchin dan Krysten Sinema bersikeras untuk mengurangi ukuran anggaran yang digunakan.
Harga konsumen di AS naik 6,2 persen dibanding tahun lalu, lonjakan harga tertinggi dalam 12 bulan sejak 1990. Deese menyadari dampak pandemi Covid-19 membuat harga-harga barang mungkin tidak akan kembali normal ke level 2 persen sampai tahun depan. Tapi ia mengatakan langkah ini sangat membantu 'menurunkan beban bagi keluarga-keluarga Amerika'.
"Kami yakin dengan undang-undang ini, seiring berjalannya waktu, akan dibayarkan sepenuhnya dan tidak hanya itu, akan benar-benar mengurangi defisit dalam jangka panjang," katanya.
Biden berencana untuk menandatangani undang-undang infrastruktur senilai 1 triliun dolar AS pada Senin ini. Sebuah langkah bipartisan yang diloloskan awal bulan ini setelah presiden dan Ketua House Nancy Pelosi berjanji memperluas paket bantuan untuk kesehatan, anak-anak, perawatan orang lanjut usia dan perubahan iklim pada pertengahan November lalu.
Faksi-faksi moderat di House mengatakan akan mendukung undang-undang paket kebijakan ini paling cepat pekan ini bila analisis dari Badan Anggaran Kongres menegaskan Gedung Putih akan membayar penuh undang-undang itu.
Kebijakan ini akan dibayarkan dengan pajak pendapatan baru seperti pajak minimum perusahaan yang baru sambil menaikan pajak bagi orang-orang berpendapatan tinggi.
