REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, meminta seluruh SKPD penerima dana APBN DAK dan DK/TP TA 2021 dapat mengejar pencapaian target penyerapan anggaran.
Hal itu disampaikan Asisten II Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Azhari, mewakili Sekda Kalsel pada Rapat Percepatan Dana APBN DAK dan DK/TP Triwulan III TA 2021. Rapat dilaksanakan, Senin (15/11), di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Perkantoran Setda Kalsel mengundang Kepala SKPD dan instansi terkait.
Syaiful Azhari menyampaikan tujuan dari rapat ini adalah agar seluruh SKPD penerima dana APBN DAK dan DK/TP TA 2021 dapat mengejar pencapaian target penyerapan anggaran. Sedang tujuan utama adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dana DAK fisik maupun non-fisik merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk Pemda melaksanakan kegiatan khusus dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, yang sudah dialokasian melalui rencana kerja pemerintah.
Sedangkan DK/TP atau Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur. Bantuan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah.
Syaiful Azhari juga memaparkan data dari Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan RI. Di mana untuk Realisasi DAK fisik reguler dan penugasan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Selatan per 11 November 2021, realisasi yang dicapai sekitar Rp 137,9 miliar dari total pagu Rp 262,5 miliar ( 52,55 persen).
Khusus untuk bidang kesehatan, realisasinya tercatat paling rendah. “Khusus terkait bidang kesehatan perlu menjadi catatan, DAK fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Rujukan paling rendah," katanya.
Dari pagu Rp 56,4 miliar realisasinya Rp 5,6 miliar atau hanya 9,97 persen. Dan untuk realisasi DAK non-fisik, berada di angka 71,62 persen. Syaiful menambahkan data 26 satker yang masih berada di bawah target penyerapan nasional 70 persen.
“Dari 49 SKPD baik dinas, badan, berdasarkan data Inspektorat Pemprov Kalsel terdata 26 satker di bawah target penyerapan nasional 70 persen, atau masih 65,91 persen sesuai data pertanggal 22 Oktober 2021,” ujarnya.
Syaiful Azhari juga menyampaikan pesan Sekda agar SKPD terus berusaha mempercepat realisasi target bantuan pusat tersebut dengan tetap mengacu perundang undangan berlaku.
"Menyongsong pekan kedua November, waktu yang tersedia semakin terbatas untuk mengejar pencapaian target penyerapan yang telah ditetapkan," tekan Syaiful.
Dalam rapat tersebut, SKPD penerima Dana APBN (DAK dan DK/TP), dan masing-masing diminta melaporkan realisasi fisik maupun non-fisik Triwulan III TA 2021.
