Selasa 16 Nov 2021 14:34 WIB

Surveyor-Kemenperin Genjot TKDN Industri Farmasi Nasional

Indonesia saat ini masih sangat rentan dengan kemandirian terhadap bahan baku obat.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Aktivitas perusahaan farmasi (ilustrasi). Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian dan PT Surveyor Indonesia (Persero) bersepakat mendukung kemajuan industri farmasi Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang sehingga makin layak menuju pasar global.
Foto: BIONTEPA-EFE/BIONTECH SE
Aktivitas perusahaan farmasi (ilustrasi). Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian dan PT Surveyor Indonesia (Persero) bersepakat mendukung kemajuan industri farmasi Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang sehingga makin layak menuju pasar global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian dan PT Surveyor Indonesia (Persero) bersepakat mendukung kemajuan industri farmasi Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang sehingga makin layak menuju pasar global. Kepala Pusat P3DN Nila Kumalasari mengatakan P3DN memfasilitasi sertifikat TKDN sebanyak 9 ribu sertifikat dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp 112 miliar pada tahun anggaran 2021. 

Hal ini disampaikan Nila saat menjadi narasumber acara Talk Series Surveyor Indonesia di Jakarta, Senin (15/11). "Alhamdulilah saat ini sudah terlampau dan bahkan lebih. Tahun depan kami merencanakan menambah anggaran itu," ujar  Nila dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/11).

Baca Juga

Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia (PTSI) Saifuddin Wijaya menyampaikan sejumlah tantangan dalam proses sertifikasi TKDN terkait persoalan kerahasiaan.

"Proses sertifikasi TKDB sebenarnya tidak banyak kendala, apalagi sudah ada self assessment. Kendalanya justru masalah kerahasiaan," ujar Saifuddin.

Saifuddin mengatakan Surveyor Indonesia sebagai verifikator sudah berkomitmen menjaga kerahasiaan tersebut lewat nondisclosure agreement (NDA) yang telah ditandatangani bersama. Kata Saifuddin, PTSI melakukan verifikasi untuk industri farmasi berdasarkan bobot bukan perhitungan cost base

"Harapannya dengan sistem pembobotan bisa menjaga kerahasiaan formula obat dari proses hingga bahan baku yang dinilai," ucap Saifudjdint. 

Direktur Utama PTSI M Haris Witjaksono mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari partisipasi PTSI dalam program sosialisasi TKDN. "Kendala-kendala yang ada bisa dikomunikasikan secara gamblang sehingga bisa mendapatkan solusi," ungkap Haris.

Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi, Kementerian Kesehatan, Agusdini Banun, mengatakan Indonesia saat ini masih sangat rentan dengan kemandirian terhadap bahan baku obat dan alat kesehatan. "Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian bekerja sama mendorong kemandirian tersebut," kata Agusdini.

Presiden Direktur PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia Pamian Siregar berharap TKDN dapat mendorong kemandirian industri sehingga mampu mendorong bahan baku obat di dalam negeri. 

"Karena itu kami berharap kebijakan tentang TKDN di industri farmasi ini bisa terus dikembangkan sehingga bisa bersaing dengan produk impor dari segi harga," ucap Pamian.

Kepala Divisi Perencanaan dan Strategi Bisnis PT Bio Farma (Persero) Taufik Wilmansyah mengatakan Bio Farma mendapatkan manfaat nyata dari adanya sertifikasi TKDN pada beberapa produknya. 

"Program sertifikasi TKDN, terutama dengan adanya E-Katalog, angin segar buat industri farmasi. Kami mengeluarkan PCR Test bersertifikasi TKDN dengan verifikasi dari PTSI, dan program tersebut banyak digunakan selama pandemi," kata Taufik. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement