REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, terdapat 29 persen atau 37 kabupaten kota di Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan kasus pada pekan ini. Dari data Satgas, peningkatan kasus ini paling banyak terjadi di Jawa Tengah dengan 14 kabupaten kota, diikuti Jawa Timur dengan 12 kabupaten kota, dan Jawa Barat 8 kabupaten kota. “Terdapat 29 persen atau 37 kabupaten kota di Jawa Bali yang kasusnya meningkat dibandingkan minggu sebelumnya,” kata Wiku saat konferensi pers, Selasa (16/11).
Kenaikan kasus ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah orang yang dirawat di 43 kabupaten kota di Jawa Bali atau sebesar 34 persen. Angka tertinggi kenaikan kasus yang dirawat yakni di Jawa Tengah dengan 14 kabupaten kota, Jawa Timur dengan 13 kabupaten kota, dan Jawa Barat dengan 8 kabupaten kota.
Selain itu, Satgas mencatat peningkatan kasus yang dirawat juga terlihat di Wisma Atlet, Jakarta. Selama seminggu terakhir ini, kata Wiku, jumlah orang yang dirawat konsisten meningkat antara 248-273. “Padahal sebelumnya, keterisian tempat tidur di Wisma Atlet sudah berhasil ditekan hingga 209,” tambah Wiku.
Saat kasus mengalami peningkatan dan semakin banyak masyarakat yang kembali dirawat, sayangnya laju vaksinasi justru mengalami penurunan selama tujuh pekan terakhir. Penurunan ini terjadi pada vaksin merk Sinovac. Sedangkan vaksinasi dengan vaksin merk Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Sinopharm justru mengalami peningkatan.
Karena itu, Wiku meminta seluruh pemerintah daerah agar segera meningkatkan cakupan vaksinasi di daerahnya masing-masing. Cakupan vaksin ini penting untuk menghadapi lonjakan kasus yang mulai terjadi.“Dan harus diupayakan tercapai sebelum terjadinya lonjakan ketiga,” lanjut dia.
Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat tidak memilih-milih merk vaksin yang digunakan. Ia menegaskan, semua jenis vaksin yang masuk dan beredar di Indonesia sudah dipastikan keamanan, kualitas, dan juga efektifitasnya berdasarkan uji yang dilakukan oleh BPOM, serta pemantauan oleh instansi dan organisasi profesi terkait.