REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Jenderal Libya Khalifa Haftar pada Selasa mengumumkan dia akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden negara itu yang akan datang.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Haftar mengatakan pemilu adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis Libya.
"Saya menyatakan pencalonan diri saya untuk pemilihan presiden, bukan karena saya mencari jabatan tetapi karena saya ingin memimpin rakyat kita menuju kejayaan, kemajuan, dan kemakmuran," kata Haftar.
Haftar adalah tokoh kontroversial di kancah politik Libya, yang didukung oleh kekuatan regional, termasuk Mesir, Prancis, dan Rusia. Haftar yang memproklamirkan diri sebagai "Panglima Tertinggi Tentara Nasional Libya" memberikan kontribusi besar terhadap kekacauan selama satu dekade di Libya setelah memimpin serangan militer selama 14 bulan, dengan dukungan kekuatan asing, untuk menggulingkan Pemerintah yang diakui secara internasional.
Kuburan massal di kota Tarhuna di barat daya Libya, bekas benteng Haftar, masih terus ditemukan sejak kekalahan panglima perang pada Juni 2020 dengan ratusan mayat ditemukan setelah penggalian.
Setelah membantu Muammar Qadafi berkuasa pada 1969, Haftar berselisih dengan bosnya pada akhir 1980-an dan mencari suaka di AS.
Haftar muncul kembali di kancah politik Libya selama pemberontakan 2011 yang menyebabkan penggulingan Qaddafi dan kematian Gaddafi berikutnya. Dia bergabung dengan kubu oposisi Libya dan menjadikan kota timur Benghazi sebagai basis dan bentengnya.
Sumber, https://www.aa.com.tr/id/dunia/khalifa-haftar-umumkan-maju-sebagai-calon-presiden-libya/2422828.
Meski ada kesepakatan pada Februari ini yang membuka jalan bagi pemerintah persatuan di Libya, Haftar masih bertindak secara independen dari pemerintahan sah. Ia memimpin milisi bersenjata yang mengendalikan wilayah yang luas di timur.
Pada 22 September, Haftar menugaskan kepala staf pasukannya untuk mengambil pos militernya sementara selama tiga bulan untuk mempersiapkan pencalonan diri dalam pemilu.
Pemilihan presiden dan parlemen Libya akan berlangsung pada 24 Desember di bawah perjanjian yang disponsori PBB yang dicapai oleh saingan politik Libya selama pertemuan di Tunisia pada 15 November 2020.
Komisi pemilihan negara kaya minyak ini pada 8 November membuka pendaftaran untuk kandidat dalam pemilihan meski ketegangan yang sedang berlangsung antara parlemen, Dewan Tinggi Negara, dan pemerintah persatuan mengenai kekuatan dan undang-undang pemilihan. Rakyat Libya berharap bahwa pemilu mendatang akan berkontribusi untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah melanda negara kaya minyak itu selama bertahun-tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika