REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW - Sebelum angkat senjata melawan rezim militer pada Juli lalu, Kabya May tidak pernah memakai celana panjang. Seperti kebanyakan perempuan Myanmar lainnya, guru berusia 23 tahun dari daerah Sagaing itu kerap memakai sarung sampai batas kaki yang disebut Htamein.
Kini ia menjadi salah satu anggota pejuang perempuan, Myaung Women Warriors. Kelompok itu merupakan kelompok milisi bersenjata Myanmar pertama yang semua anggotanya perempuan.
"Saya bergabung untuk menghabisi anjing-anjing itu," kata Kabya May menggunakan bahasa yang kerap digunakan pemberontak merujuk pasukan keamanan Myanmar seperti dikutip Aljazirah baru-baru ini.
"Alasan saya bergabung dengan kelompok pemberontak perempuan adalah untuk menunjukkan perempuan bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan," tambahnya.
Kabya May menjadi salah satu perempuan yang bergabung dengan pasukan pemberontak bersenjata yang bermunculan sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Empat anggota Myaung Women Warriors mengatakan selain ingin menghancurkan kediktatoran militer ,mereka juga ingin mengubah norma-norma gender tradisional. Mereka ingin memastikan peran perempuan yang setara dalam membangun bangsa baru.
Kabya May bukan nama aslinya karena khawatir dengan serangan balasan militer. Perempuan ini memainkan peranan besar dalam aksi unjuk rasa yang bergulir sejak panglima militer Min Aung Hlaing berkuasa.
Buruh pabrik garmen menjadi kelompok pertama yang turun ke jalan dan perempuan terus menjadi garda depan dalam demonstrasi pro-demokrasi. Mereka merupakan tokoh utama Gerakan Pembangkangan Sipil dan menuntut hak-hak masyarakat etnis minoritas.
Perempuan sering menggunakan feminitas mereka sebagai alat perjuangan. Para perempuan Myanmar menentang takhayul yang menyatakan laki-laki akan mandul apabila melewati atau bersentuhan dengan bagian bawah pakaian perempuan. Mereka mengibarkan bendera yang terbuat dari sarung, menempelkan pembalut dan celana dalam ke foto Min Aung Hlaing. Para perempuan juga menggunakan pembalut dan pakaian dalam untuk mengejek dan mempermalukan pasukan keamanan di jalan.
Perempuan tidak luput dari tindakan keras militer terhadap aktivis pro-demokrasi. Organisasi aktivis, Assistance Association for Political Prisoners, mengatakan sejak kudeta sudah 1.260 orang tewas dibunuh pasukan keamanan dan sekitar 87 di antaranya perempuan. Sementara 1.300 dari 12 ribu orang yang ditahan, dipenjara, atau didakwa sejak kudeta adalah perempuan.
Partisipasi perempuan dalam gerakan perlawanan di Myanmar bukan sesuatu yang baru. Sejumlah pasukan bersenjata masyarakat etnis terbesar di negara itu mengklaim memiliki ratusan pasukan perempuan.
Mantan wakil dewan Karen National Union yang menjabat sebagai negosiator utama organisasi kelompok etnis bersenjata dalam perjanjian damai 2015 lalu adalah perempuan, Naw Zipporah Sein. Perjanjian itu menandai gencatan senjata dengan militer.
Namun dalam laporan 2019, Peace Research Institute Oslo menemukan perempuan-perempuan di organisasi etnis bersenjata di Myanmar masih menjadi kaum pinggiran. Pemimpin-pemimpin laki-laki gagal mengakui kemampuan perempuan dan mengabaikan gagasan mereka dan potensi perempuan berkontribusi menciptakan perdamaian di Myanmar 'sangat tidak dianggap'.
Kudeta mendorong pandangan tersebut dievaluasi ulang. Gerakan unjuk rasa yang sebagian besar dipimpin anak muda tidak hanya menuntut perbaikan seluruh sistem politik yang catat tapi juga ketidaksetaraan sosial. Juru bicara Myaung Women Warriors Amara mengatakan kelompoknya menentang batas-batas kategori gender kaku.
