REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Taliban meminta Kongres Amerika Serikat (AS) mengambil langkah bertanggung jawab untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sedang berlangsung di Afghanistan. Menurut mereka, langkah Kongres dapat mencairkan aset Afghanistan yang dibekukan Pemerintah AS dan mencabut sanksi terhadap Afghanistan.
"Ketika bulan-bulan musim dingin semakin dekat di Afghanistan dan dalam keadaan di mana negara kami telah dihantam virus corona, kekeringan, perang, dan kemiskinan, sanksi Amerika tidak hanya merusak perdagangan serta bisnis tetapi juga dengan bantuan kemanusiaan,” kata penjabat Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Mutaqqi dalam surat terbuka yang ditujukan untuk anggota Kongres AS pada Rabu (17/11) dikutip Anadolu Agency.
Dia mengungkapkan pemerintahan Taliban terkejut saat Pemerintah AS mengumumkan penerapan sanksi pada aset bank sentral Afghanistan. “Ini bertentangan dengan harapan kami serta Perjanjian Doha,” ucapnya merujuk pada perjanjian damai antara AS dan Taliban yang tercapai pada Februari tahun lalu.
Mutaqqi mengklaim saat ini rakyat Afghanistan telah memperoleh keamanan pribadi setelah melewati konflik selama beberapa dekade. Mereka, ujar Mutaqqi, memiliki hak atas keamanan finansial. “Saat ini, tantangan mendasar rakyat kami adalah keamanan finansial dan akar dari kekhawatiran ini mengarah kembali ke pembekuan aset rakyat kami oleh pemerintah Amerika,” kata Mutaqqi.
Dia menjelaskan sejak Perjanjian Doha disepakati Taliban tidak lagi terlibat dalam konflik langsung dan tak menjadi oposisi militer. “Logika apa yang mungkin ada di balik pembekuan aset kami,” ujarnya.
Mutaqqi yakin Taliban dan AS memiliki peluang besar membangun hubungan positif, melangkah maju, dan belajar dari pengalaman pahit masa lalu. “Pada saat kita memiliki kesempatan yang sangat baik untuk hubungan positif, meraih opsi sanksi dan tekanan tidak dapat membantu meningkatkan hubungan kita,” ucapnya.
Saat ini AS masih membekukan aset asing Afghanistan senilai lebih dari sembilan miliar dolar. Pembekuan itu dilakukan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika