REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung Kabupaten Bekasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang ramah, cepat dan suportif bagi para investor. Baru-baru ini, Pemkab Bekasi menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bekasi bagi warga dan pelaku usaha yang berada di wilayahnya.

"Kabupaten Bekasi adalah rumah bagi berbagai kawasan industri besar. Kehadiran MPP tentu memberikan peluang bagi Kabupaten Bekasi untuk semakin mendorong pelayanan publik yang kondusif dan suportif, khususnya bagi pelaku usaha dan investor," kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam keterangan pers, Rabu (17/11).

Tjahjo hadir saat dalam Peresmian MPP Kabupaten Bekasi, Rabu (17/11). Tjahjo menekankan bahwa pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara bagi masyarakat. Untuk itu ia meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tidak terjebak pada rutinitas yang monoton dan memiliki pola pikir inovatif.

Menurutnya, upaya penyederhanaan birokrasi harus didukung dengan semangat transformasi pola pikir dan budaya kerja yang mendobrak kebiasaan yang monoton, linier, dan kaku. "Sulit, tapi harus dicoba. Temukan solusi atas masalah-masalah yang ada di lapangan," ujar Tjahjo.

Hal tersebut diamini oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Baginya, MPP dapat menjadi solusi agar masyarakat tak harus mengetuk banyak 'pintu' dalam mendapatkan berbagai pelayanan.

Tak sebatas pelayanan yang terintegrasi, ia juga memproyeksikan agar pelayanan publik di masa mendatang dapat tervirtualkan. "Sehingga suatu hari negara yang datangi warganya, bukan lagi warga yang datangi negara," ucap pria yang akrab disebut Kang Emil ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika