REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam era demokrasi. Erick menilai, pro dan kontra dalam setiap kebijakan pemerintah tak luput terjadi, terlebih pada masa pandemi.
Saat pandemi, ucap Erick, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian jangan pernah lelah melayani rakyat. "Tentu kita ingin pulih segera dan saya meyakini semua pejabat publik pun ada risiko dalam kepemimpinan, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada menyebarkan fitnah, ada yang berbeda pendapat," ujar Erick saat Webinar Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia pada Kamis (18/11).
Erick mengakui tidak ada yang sempurna bagi seorang manusia. Kendati begitu, ia selalu melakukan yang terbaik untuk membantu bangsa keluar dari pandemi. Erick telah menugaskan seluruh BUMN untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. BUMN sebagai perusahaan milik negara tidak bisa menutup mata dengan situasi sulit yang tengah dialami bangsa.
"Sejak awal saya mengarahkan BUMN agar turut serta dalam upaya penanganan Covid-19, yang sebenarnya bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami," ucap Erick.
Namun, Erick mengingatkan, BUMN juga tetap memikul tanggung jawab kemanusiaan, terlebih dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, BUMN melakukan intervensi yang tetap berkoordinasi dengan kementerian terkait, baik pengadaan dan distribusi vaksin. Bersama Kementerian PUPR, lanjut Erick, sejumlah BUMN bergerak cepat mempersiapkan Wisma Atlet untuk pasien Covid-19.
"Kita juga waktu itu diminta membangun rumah sakit-rumah sakit untuk pasien berat dan kritis pada saat PSBB. Ini semua tidak lain bagian dari kerja pemerintah yang hadir untuk rakyat," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika