REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut, ada warga yang tinggal di kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat, masih mendapat bantuan sosial (bansos). "Ada di kawasan Menteng," ujar Risma saat menggelar konferensi pers di gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Salemba, Jakarta, Kamis (18/11).

Risma menjelaskan, warga yang mendapat bansos di Menteng itu memiliki rumah seluas lebih dari 100 meter persegi (m2). Secara aturan Kemensos, dia menyebut, rumah dengan ukuran seluas itu tidak berhak mendapatkan bansos, apalagi tinggal di kawasan elite.

Menurut Risma, selain memiliki rumah 100 m2, mereka yang mendapatkan pendapatan rutin dari pemerintah tidak boleh menerima bansos. "Kami akan menyerahkan data temuan tersebut ke pemerintah daerah untuk diperiksa ulang dan ditindaklanjuti," ujar mantan wali kota Surabaya tersebut.

Kemensos juga akan melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. "Kita memang perbaiki terus, kita sangat mengandalkan (pemerintah) daerah," ujar Risma.

Sebelumnya, Risma menyebut terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan nontunai (BPNT). "Jadi, data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," ujar Risma.

Dia menjelaskan, data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, sekitar 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. Bahkan, Risma menyebut, ASN yang menerima bansos berstatus sebagai tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika