REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pencegahan dan penurunan stunting di Kota Depok. Kegiatan tersebut melibatkan perangkat daerah terkait, camat, lurah, puskesmas, hingga multisektor dengan tujuan satu, yaitu mencapai zero stunting di Kota Depok.
"Penanganan stunting atau gagal tumbuh pada anak tidak hanya masalah kesehatan saja, namun juga membutuhkan tanggung jawab dari semua pihak," ujar Sekretaris Dinkes Kota Depok, Rani Martina di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/11).
Menurut Rani, dalam mengatasi masalah itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerapkan pendekatan intervensi secara konvergen yang melibatkan multisektor di berbagai tingkatan. Sehingga Dinkes Kota Depok harus menggandeng berbagai pihak.
"Melalui pertemuan ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sinergi, integrasi, dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan stunting secara terinci dan terukur," tuturnya.
Rani menyebut, pencegahan stunting dapat mulai dilakukan dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi bagi bayi yang cukup pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). "Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)," terangnya.
Dia menambahkan, anak-anak harus memperoleh pelayanan kesehatan, gizi, air minum dan sanitasi, pendidikan yang layak, serta perlindungan sosial. Rani menyebut, seluruh kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan dukungan dari lintas sektor terkait melalui program yang sudah berjalan.
"Percepatan perbaikan gizi anak harus terpenuhi dengan baik dari segala aspek agar upaya mewujudkan zero stunting dapat maksimal," jelas Rani.