REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kerja sama antara pemerintah dan ulama sangat penting untuk menjaga negara. Sehingga tugas-tugas diniyah, dalam arti menjaga kebebasan beribadah dan beragama serta tugas menjaga bangsa (wathoniah) menjadi sinkron.
Hal ini Mahfud sampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Silaturrahmi Ulama, Umaro, TNI, Polri dan tokoh lintas agama yang digelar Jami’iyyah Ahlith THariqah al- Mu’tabarah an-Nahdiliyyah (Jatman), Kamis (18/11). Acara ini diinisiai oleh Ketua Jatman Habib Luthfi Bin Yahya.
“Jadi disini menjadi terlihat betapa ulama, dan umaro, TNI, Polri, Kemenko Polhukam dan pemerintah pada umumnya bekerjasama dengan ulama menjadi penting. Karena ulama memberi bimbingan-bimbingan moral, baik kepada pemerintah maupun kepada rakyat,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan dalam negara terdapat tiga unsur, yaitu rakyat, pemerintah dan wilayah. Kemudian, ditengah rakyat terdapat ulama yang menjembatani dan berperan dalam membimbing rakyat.
“Di sini peran ulama menjembatani antara pemerintah dan rakyat yang kadangkala itu ada perbedaan, antara kebijakan dan tanggapan rakyat, ulama bisa menasehati pemerintah. Tapi juga juga bisa memberi nasihat pada rakyat,” jelas dia.
Ia pun kembali menekankan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Namun, pemerintah justru membuka pintu terhadap kritik yang masuk.
“Pemerintah selalu membuka diri untuk dikritik, karena pemerintah juga manusia, yang pasti punya khilaf dan salah. Kritik menuju jalan kebaikan. Silakan kritik pemerintah, kita tidak pernah anti kritik, tetapi beri kesempatan juga bagi pemerintah untuk menjawab kritik dengan data,” jelasnya.
Mahfud juga mengajak para ulama untuk bekerjasama dengan pemerintah. Menurut dia, Islam pada dasarnya mayoritas menganut Islam wasathiyah yang bisa menerima perbedaan, dan bekerjasama dengan siapa saja untuk kemajuan bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika