REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil Menteri Luar Negeri (wamenlu) Jepang mundur dari konferensi pers yang dijadwalkan dilakukan bersama perwakilan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS). Juru bicara Kedutaan Besar Jepang mengatakan konferensi pers itu membahas mengenai sengketa wilayah antara Korsel dan Jepang.
Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman harus menjawab pertanyaan sendiri setelah Wakil Menteri Luar Negeri Korsel Choi Jong Kun dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Mori yang baru saja ia temui selama tiga jam tidak ikut konferensi pers. "Terdapat sejumlah perbedaan bilateral antara Jepang dan Republik Korea yang masih harus terus diselesaikan," kata Sherman, Kamis (18/11).
Namun ia menegaskan batalnya konferensi pers gabungan tidak berkaitan dengan pertemuan tiga negara sebelumnya. Sherman mengatakan pertemuan trilateral itu berlangsung 'substantif dan konstruktif'.
Ketiga pejabat itu membahas kebebasan navigasi dan terbang di atas Laut China Selatan. Sherman mengatakan tiga negara berkomitmen untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menegaskan kembali komitmen menjaga kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, bebas, damai, stabil, dan terbuka.
Juru bicara Kedutaan Besar Jepang Masashi Mizobuchi mengatakan Tokyo telah mengajukan 'protes keras' atas kunjungan kepala polisi Korsel di pulau-pulau yang disengketakan dua negara yang di Jepang dikenal sebagai Takeshima. Takeshima adalah sebuah klaster gugusan bebatuan vulkanik yang dikuasai Seoul tapi juga diklaim Tokyo.
"Dengan situasi ini, kami memutuskan tidak tepat menggelar konferesi pers bersama," kata Mizobuchi di surelnya.
Choi mengatakan pada wartawan di Washington pihak Jepang memberitahunya tidak mengikuti konferensi pers tepat setelah pertemuan trilateral dimulai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan tidak memiliki pernyataan tambahan selain pernyataan Choi.
Namun ia menegaskan sikap Seoul terhadap gugus kepulauan yang mereka sebut Dokdo tidak berubah. Korsel menegaskan berdasarkan historis, geografis, dan hukum internasional Dokdo adalah milik mereka.
Hubungan kedua negara juga renggang dalam isu penjajahan Jepang di Semenanjung Korea 1910 hingga 1945 termasuk isu wanita penghibur atau jugun ianfu. Masa sejarah ini memicu kedua negara menerapkan pembatasan perdagangan ke lawan masing-masing.
Kantor berita Yonhap melaporkan karena sensitivitas diplomasi kunjungan Komisioner Kepolisian Nasional Jenderal Kim Chang-yong sudah melalui pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri. Laporan tersebut mengatakan kunjungan itu tidak untuk dipublikasikan dan hanya diketahui tidak sengaja karena tercantum dalam jadwal mingguannya.
Yonhap menambahkan kunjungan Jenderal Polisi yang dikawal satu detasemen polisi menjadi kunjungan pertama kepala kepolisian Korsel sejak 2009.
Ikuti Whatsapp Channel Republika