REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Perindustrian Dr Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung prioritas wakil presiden mengembangkan industri produk halal, termasuk meningkatkan ekspor ke pasar global.

Ia prihatin sektor industri halal dunia dikuasai negara-negara lain, padahal Indonesia memiliki potensi besar. "Dari data membuat kita miris," ungkap Menteri Perindustrian saat menjadi keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) Global Halal Hub yang diselenggakan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kamis (18/11). FGD dipimpin Stafsus Wapres Dr Lukmanul Hakim didampingi Asisten Stafsus Wapres Guntur Subagja Mahardika dan Dhika Yudistira.

Menperin memaparkan sejumlah negara yang memimpin industri halal dunia. Eksportir makanan halal, dikuasai India, Amerika dan Brazil. Sektor farmasi dan kosmetik di bawah Singapura. Sementara Inggris dan Nigeria menunjukkan performa yang sangat baik dalam pengembangan industri halal. "Indonesia semestinya bisa meraup keuntungan paling besar di pasar global,"  tegasnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Agus Gumiwang mengungkapkan, kompetisi pasar industri halal sangat sengit. "Sangat diminati bukan hanya negara Muslim, tapi juga non-Muslim," paparnya.

Kenyataan itu harus memotivasi Indonesia. "Harus menjadi penyemangat kita Indonesia sebagai global halal hub, pusat industri halal dunia," tegas Menperin.

Lebih lanjut Menperin menegaskan komitmennya mengembangkan industri kecil menengah (IKM) halal. "Bisnis halal termasuk IKM, kami punya komitmen. Kami bentuk Pusat Pemberdayaan Industri Halal setingkat eselon dua," ungkap Agus.

Staf Khusus Wapres Lukmanul Hakim mengatakan perlu program quick-win untuk mewujudkan Indonesia produsen produk halal dunia.

Lukmanul Hakim memaparkan ekosistem Global Halal Hub yang harus melibatkan semua pemangku kepentingan industri halal.

FGD Series ke-4 mengusung tema "Solusi Mengurus Perijinan Ekspor, Legalitas, Sertifikasi dan Standarisasi UMKM Halal". Narasumber dari Kementerian Perindustrian Enuh Rosdeni (kepala Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standarisasi Industri), Sihard Hardjopan (direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan), Fadjar Donny (direktur Teknis Bea dan Cukai), Reri Indriani (deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Badan Pengawasan Obat dan Makanan/BPOM), Wisnu Haryana (sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian), Arif Hatim (sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH), dan Muti Arintawati (direktur LPPOM MUI).

Panelis FGD adalah Ahmad Lutfi (asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Setwapres), Ikhsan Abdullah  (Indonesia Halal Watch),  Dewi Meisari Haryanti (ukmindonesia.id), dan para pelaku usaha dari Asosiasi Platform Digital Ekspor (PDExport), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Ikuti Whatsapp Channel Republika