Mafia Tanah Jadi Sorotan Lagi, DPR: Pemerintah Harus Tegas

Ketua DPR menilai kasus mafia tanah sangat merugikan rakyat.

Jumat , 19 Nov 2021, 10:58 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus mafia tanah kembali menjadi perhatian publik, terlebih setelah menimpa artis Nirina Zubir. Desakan agar pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk memberantas aksi-aksi mafia tanah terus bermunculan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang dinilai merugikan masyarakat belakangan ini. "Tanah adalah sumber penghidupan. Mereka yang merampas tanah adalah perampas penghidupan orang. Harus diberantas!" kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/11).

Baca Juga

Puan meyakini, kasus perampasan aset tanah yang dialami artis Nirina Zubir hanyalah salah satu contoh kasus mafia tanah yang banyak dialami warga masyarakat. Menurutnya kasus Nirina Zubir harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai ke akar-akarnya.

Selain itu Puan menekankan, jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas meski melibatkan banyak pihak. Dia menegaskan, setiap pelaku dalam jaringan mafia tanah harus dihukum berat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak ada toleransi bagi mafia tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara, maka hukum seberat-beratnya supaya mereka jera!" ungkapnya.

Mantan Menko PMK itu berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas apabila ada pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia tanah. Sebab tak sedikit kasus-kasus perampasan tanah yang melibatkan oknum pemerintah.

"Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi," tegasnya.

Puan juga menyarankan agar dibentuk satuan tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal Kementerian ATR/BPN. Ia  mengingatkan BPN agar melakukan penyaringan yang ketat untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

"Instansi yang memiliki kewenangan harus berupaya mencari SDM yang berintegritas agar masyarakat merasa aman ketika mengurus harta bendanya," tuturnya.

Puan juga meminta Kementerian ATR/BPN agar tak gentar menghadapi jaringan mafia tanah. Pemerintah bersama penegak hukum harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia tanah yang merajalela.

"Tingkatkan kerja sama lintas lembaga agar pencegahan dan penanganan lebih cepat terselesaikan," ucap Puan.