REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO – Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah mengumumkan paket stimulus senilai 56 triliun yen atau setara Rp6.971 triliun (dengan kurs Rp124,49 per yen) pada Jumat (19/11). Dana itu bakal dimanfaatkan untuk menyokong proses pemulihan akibat pandemi yang belum merata di negara tersebut.
Kishida mengatakan, stimulus tersebut cukup untuk memberikan rasa aman dan harapan kepada rakyat Jepang. “Kami telah mampu membangun langkah-langkah ekonomi yang akan membuka masyarakat baru setelah pandemi,” ujar Kishida pada pembicaraan kebijakan antara kabinet dan koalisi yang berkuasa.
Stimulus senilai 56 triliun yen itu nantinya akan dialokasikan untuk beberapa keperluan. Salah satunya pemberian uang tunai dan kupon kepada keluarga dengan anak berusia di bawah 18 tahun yang memenuhi batas pendapatan. Selain itu, dana akan turut digunakan untuk menaikkan gaji perawat dan tenaga kesehatan.
Para ekonom mengatakan, stimulus akan mendukung pertumbuhan Jepang sampai batas tertentu. Kendati demikian, beberapa media mempertanyakan efektivitas pemberian dan mengkritik kurangnya kejelasan tentang bagaimana pengeluaran akan dibiayai.
Jepang sudah memiliki beban utang publik yang sangat besar. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) jumlahnya sudah mencapai 250 persen dari produk domestik bruto. “Pemerintah harus menjelaskan mengapa paket stimulus perlu dan efek apa yang diharapkan,” kata Ketua Asosiasi Eksekutif Perushaan Jepang Kengo Sakurada.
Dia juga mencatat bahwa Dewan Audit Jepang mengatakan, hampir separuh dari stimulus yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya belum digunakan. “Kami membutuhkan pertanggungjawaban dari pemerintah mengapa yang satu ini bisa berhasil,” ujar Sakurada.
Sebelum Kishida, dua mantan perdana menteri Jepang sebelumnya, yakni Shinzo Abe dan Yoshihide Suga telah mengucurkan dana masing-masing senilai 38 triliun yen dan 40 triliun yen untuk perekonomian pada 2020. Sejumlah analis dan medis meragukan keefektifan pengeluaran tersebut.
Pekan ini, data pemerintah menunjukkan bahwa ekonomi Jepang menyusut 0,8 persen dalam tiga bulan hingga September. Itu jauh lebih buruk dari ekspektasi pasar. Hal itu karena lonjakan kasus baru Covid-19 menghantam pengeluaran dan masalah rantai pasokan menghambat bisnis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika