REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Plt Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, saat ini, cakupan vaksinasi nasional hampir 63% untuk dosis pertama dan lebih dari 40% untuk dosis kedua. Perkiraannya, pada Desember 2021, dosis pertama bisa mencakup 80%.
Diketahui, sebagai upaya merespon keadaan darurat ini, Yayasan Bina Swadaya menggagas penyusunan usulan masukan “Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia untuk Sektor Kesehatan” yang bisa menjadi panduan komprehensif bagi semua pihak untuk menuju percepatan pemulihan inklusif.
Peta jalan dapat digunakan untuk mengakselerasi tingkat vaksinasi masyarakat dan memastikan ketersediaan berbagai obat antivirus di pusat layanan kesehatan. Selain itu, peta jalan juga berguna sebagai indikator penanganan pandemi khususnya dalam memitigasi potensi terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 akibat mobilitas orang pada libur Natal dan Tahun Baru 2022.
“Kami ingin peta jalan ini sejalan dengan empat pilar penanganan Covid-19. Pertama, pilar penguatan sistem kesehatan melalui implementasi protokol kesehatan. Kedua, pengaturan mobilitas. Ketiga, scaling up deteksi dan testing, dan keempat penguatan rantai pasokan vaksinasi,” kata Maxi dalam diskusi daring, Jumat (19/11).
Bayu Krisnamurthi selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bina Swadaya, mengungkapkan, dalam konteks adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi Covid-19, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu yang paling penting, termasuk juga aspek-aspek kesehatan. Terdapat lima prinsip yang seyogyanya ada di dalam usaha peta jalan adaptasi pengendalian dan pemulihan.
Prinsip pertama adalah kesetaraan, kedua partisipasi, dilanjutkan dengan akses informasi dan membangun kepercayaan publik. Keempat adalah akuntabilitas dan transparansi, serta yang kelima yaitu keberlanjutan.
"Kami berharap masyarakat bisa berperan aktif dan berdaya dalam melakukan adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi Covid-19,” kata Bayu dalam diskusi daring, Jumat (19/11).
Diketahui, menjelang periode libur Nataru 2022, pemerintah melalui lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Penanganan Covid-19 terus mengantisipasi Potensi kenaikan kasus. Berbagai strategi kebijakan telah dibahas bersama mencegah lonjakan kasus di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika