Menurut laporan BPS pada Maret 2021, sebanyak 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Peningkatan kemiskinan terbesar di wilayah perkotaan yaitu sebanyak 1 juta orang, sedangkan di tingkat pedesaan meningkat sebanyak 120 ribu orang. Selain itu, sebanyak 75% rumah tangga mengalami penurunan kesejahteraan selama pandemi akibat turunnya pendapatan rumah tangga. 

 Poppy Ismalina, Associate Profesor Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, pelajaran penting dari pengalaman Indonesia dan negara-negara lain adalah sektor kesehatan adalah prioritas pertama dalam menangani krisis pandemi menuju proses pemulihan dan paska pandemik. Risiko dari tiga sektor yaitu sektor kesehatan, ekonomi-keuangan, dan sosial adalah risiko yang saling terkait satu sama lain dan apabila tidak dicarikan solusi yang mensinergikan ketiganya akan berdampak pada lambatnya proses pemulihan. 

 “Kerja bersama seluruh pihak dalam menyiapkan daya adaptasi masyarakat dan upaya memitigasi risiko dari tiga sektor tersebut sangat dibutuhkan," katanya dalam diskusi daring, Jumat (19/11).

 Ia melanjutkan, dalam menyusun peta jalan dan strategi adaptasi untuk sektor kesehatan adalah langkah pertama dan disusul dengan penyusunan peta jalan dan strategi adaptasi yang didedikasikan untuk kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti petani, UMK, komunitas adat, kaum miskin kota-desa, komunitas difabel, dan perempuan di sektor informal.

Poppy selanjutnya berpendapat upaya untuk membawa proses pemulihan untuk lebih berkeadilan dan berkelanjutan maka strategi dan program yang direncanakan harus memuat prinsip kesetaraan,  partisipasi, akses informasi dan membangun kepercayaan publik, akuntabilitas dan transparansi serta berkelanjutan.

“Semangat Indonesia untuk kembali bangkit dan menjadi lebih baik paska pandemi merupakan hal yang perlu dipelihara. Proses pemulihan dan kehidupan paska pandemi pada akhirnya harus kita dedikasikan bagaimana seluruh aktivitas didedikasikan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia dan berkeadilan bagi semua pihak,” tuturnya.

Diketahui, sebagai upaya merespos keadaan darurat ini, Yayasan Bina Swadaya menggagas penyusunan usulan masukan “Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Pandemi COVID-19 di Indonesia untuk Sektor Kesehatan” yang bisa menjadi panduan komprehensif bagi semua pihak untuk menuju percepatan pemulihan inklusif. 

Peta jalan dapat digunakan untuk mengakselerasi tingkat vaksinasi masyarakat dan memastikan ketersediaan berbagai obat antivirus di pusat layanan kesehatan. Selain itu, peta jalan juga berguna sebagai indikator penanganan pandemi khususnya dalam memitigasi potensi terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 akibat mobilitas orang pada libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Bayu Krisnamurthi selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bina Swadaya, mengungkapkan, dalam konteks adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi COVID-19, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu yang paling penting, termasuk juga aspek-aspek kesehatan. Terdapat lima prinsip yang seyogyanya ada di dalam usaha peta jalan adaptasi pengendalian dan pemulihan.

Prinsip pertama adalah kesetaraan, kedua partisipasi, dilanjutkan dengan akses informasi dan membangun kepercayaan publik. Keempat adalah akuntabilitas dan transparansi, serta yang kelima yaitu keberlanjutan.

"Kami berharap masyarakat bisa berperan aktif dan berdaya dalam melakukan adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi COVID-19,” tegas Bayu.